Redaksi

Redaksi

Selasa, 20 Maret 2018 14:08

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo kembali menegaskan komitmennya bersama Forkopimda Jatim yang terdiri dari Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim untuk menciptakan Pilkada 2018 yang aman dan nyaman.

Komitmen ini disampaikannya di hadapan sekitar 2.000 orang mulai dari Bupati/Walikota, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua KPU, Camat, Danramil dan Kapolsek se-Jatim saat memimpin Rapat Koordinasi/Rakor Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim Tahun 2018 di Convention Hall Grand City Surabaya, Selasa (20/3).

Menurutnya, pelaksanaan rakor ini sebagai konsolidasi sikap dan perintah untuk mencari bentuk pilkada aman dan damai. Alasannya, pilkada adalah satu sasaran antara untuk mencapai sasaran akhir yakni masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pilkada harus mencerminkan proses adil dan makmur, bukan malah merusak.

“Hari ini puncak dari proses panjang yang sudah dilakukan, dan akan diambil sikap dimana mulai jajaran atas hingga bawah kompak untuk satu sikap bersama, yaitu aman dan damai harga mati di Jatim,” tegas Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.

Pakde Karwo mengatakan, kondisi aman dan damai di Jatim sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan perdagangan tak hanya di Jatim, tapi juga daerah lain di Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi Jatim yang sangat strategis yakni di tengah-tengah arus distribusi barang dan jasa (center of grafity) dan merupakan hub perdagangan tak hanya dengan Indonesia Timur tapi juga ASEAN.

Kondisi aman dan nyaman ini membuat pertumbuhan ekonomi Jatim terus menunjukkan angka yang baik dimana Tahun 2017 tercatat sebesar 5,45 persen. Selain itu, Jatim termasuk dua provinsi terbesar di bidang industry, dimana sebanyak 29,03 persen struktur PDRB Jatim berasal dari sektor industri pengolahan.

“Industri menjadi pintu masuk untuk menjadi lebih sejahtera, seperti yang disampaikan Presiden bahwa kerjaan kita di investasi dan ekspor, bila keduanya tidak berjalan baik dan terganggu oleh pilkada, maka ibarat bangunan akan hancur,” katanya. 

Kondusifitas ini, lanjutnya,  membuat Jatim meraih penghargaan sebagai provinsi paling aman dan nyaman selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, hasil riset yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI) 2017 menobatkan Jatim sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia. Hasil ini berdasarkan tiga kategori penilaian yakni daya tarik investor, keramahan bisnis, dan kebijakan yang kompetitif.

Ditambahkanya, pilkada latim tahun ini meliputi pemilihan bupati/walikota di 18 kab/kota dan pemilihan gubernur/wakil gubernur. Dari total jumlah penduduk Jatim sebanyak 39.500.952 orang, jumlah daftar pemilih sementara sebanyak 30.385.986 orang yang terbagi di 38 kab/kota dengan 666 kecamatan dan 8.497 desa/kelurahan.

“Target yang diharapkan pemerintah pusat tahun ini angka partisipasi pilkada mencapai 70 persen. Artinya, kepercayaan yang diambil sangat kredibel. Kami akan mendukung sosialisasi ini,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Di akhir sambutannya, ia mengingatkan kembali pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. “Landasan kita basisnya adalah hukum, dan keputusan yang diambil oleh pimpinan harus melibatkan masyarakat termasuk merumuskan kebijakan bersama-sama,” pungkasnya.

*TNI/Polri Siap Bersinergi*

Pada kesempatan yang sama, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman menegaskan bahwa jajaran TNI dan Polri siap bersinergi bersama untuk mendukung terwujudnya pilkada yang aman dan damai di Jatim.

Sinergi itu salah satunya diwujudkan dalam MoU antara Panglima TNI dan Kapolri tentang perbantuan dalam rangka memelihara kemanan dan ketertiban. MoU ini kemudian ditindaklanjuti oleh surat dari Kapolda Jatim kepada Pangdam V Brawijaya tentang permintaan perkuatan BKO TNI sebanyak 2/3 dari kekuatan personil Polda Jatim dalam operasi Mantap Praja Semeru 2018.

Beberapa langkah yang dilakukan Kodam V Brawijaya diantaranya dengan mempertebal kekuatan polsek saat pemilihan, patroli skala besar pada setiap tahapan pemilu, serta melibatkan tiga pilar dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat.

 “TNI/Polri di Jatim kompak, solid, guyub dan rukun tidak pernah ada perselisihan, ini semua juga berkat Pakde Karwo yang selama hampir dua periode merangkul semua unsur hingga tingkat babinsa dan babinkamtibmas,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen. Pol. Machfud Arifin juga menegaskan komitmen Polri bersama TNI untuk mengamankan pelaksanaan pilkada serentak pada setiap tahapan.  Polda Jatim juga telah melakukan pemetaan kerawanan pilkada termasuk memetakan karakter masyarakat.

Menurutnya, indeks kerawanan pemilu di Jatim masih tergolong sedang dan relatif aman. “Kami pastikan bahwa seluruh anggota polri hingga di tingkat polsek sudah siap dalam mengamankan jalannya pilkada, termasuk mengevaluasi dari pelaksanaan pilkada sebelumnya,” katanya.

Polda Jatim juga telah melakukan simulasi pengamanan pilkada mulai dari pengamanan pendistribusian kotak suara, pengawalan lalu lintas dan keamanan kepada setiap paslon, pengamanan rusuh saat terhadap kampanye, serta PAM saat masa tenang. Pengamanan ini akan dilakukan sampai tahap akhir pilkada.

“Pengamanan kita juga berbasis IT, jadi bisa memantau semua kondisi dari command centerPolda Jatim,” tegasnya.

Dalam Rakor yang mengambil tema ‘Jawa Timur Aman dan Kondusif Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018’ ini juga dilakukan penandatanganan deklarasi mewujudkan Pilkada 2018 yang aman dan damai oleh unsur Forkopimda Jatim hingga tingkat kecamatan. (red/dewi).

Selasa, 20 Maret 2018 13:15

Malang,  restorasihukum.com - Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT Gunung Bale serta orang tetpandang di Desa Argotirto, disinyalir tidak memperhatikan  kesulitan  warga yang ada disekitar lokasi penambangan serta rumah rumah warga yang dilalui Dump Truk pengangkut  hasil tambang.

Menurut  keterangan warga kepada restorasihukum.com bersama tim menyampaikan  bahwa warga desa sangat terganggu akan kegiatan penambangan  tersebut,  namun karena suatu alasan yang tidak memungkinkan  warga berani memprotes  secara terang terangan hingga menyampaikan  pada tim media restorasihukum.com dengan segala alasannya.

Sesuai yang dialami warga menyebutkan  "kami sangat  terganggu dengan aktivitas tersebut pak, karena kami harus tiap hari membersihkan  debu dalam rumah kami, itu karena kalau tidak dibersihkan  maka akan mengakibatkan  beberapa gangguan  pernapasan, terutama pada anak anak yang masih kecil fan balita.

Saat dikonfirmasi kapolsek Sumbermanjing wetan Akp Agus Murdianto menyampaikan  bahwa kegiatan tersebut sudah ada kesepakatan dengan warga, namun berbeda dengan apa yang disampaikan  warga desa pada restorasihukum.com yang menyebutkan,  kesepakatan itu belum terjadi karena pihak penambang hanya akan berikan kompensasi  untuk menyiram jalan sebesar Rp 6juta setiap bulan,  sedangkan harga tersebut tidak sesuai kebutuhan yang dalam sehari memerlukan tiga truk tangki air.

Dengan adanya pemberitaan  ini diharapkan  ada kesepakatan  yang sesuai keinginan  warga,  jika belum adanya kesepakatan  warga desa berharap lokasi penambangan untuk ditutup oleh dinas terkait karena telah merugikan  kesehatan warga.  (red/tim)

Senin, 19 Maret 2018 16:21

Surabaya,  restorasihukum.com - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk menjaga suasana damai di Jatim,  yarat utama kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2018 ini.  

“Suasana damai dan aman adalah harga mati di Jatim. Tugas anda adalah menegakkan Undang-Undang, Perda, dan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada. Sekarang fokusnya di pilkada, maka kemudian tugas pokoknya bagaimana Jatim damai” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat menjadi Irup Peringatan HUT ke-68 Satpol PP dan HUT ke-56 Linmas di Halaman Kantor Bupati Gresik, Senin (19/3).

Pakde Karwo mengatakan, untuk menjaga suasana damai, Satpol PP dan Linmas dibekali fungsi untuk senantiasa siap siaga menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh tahapan pilkada. baik sebelum, saat, dan setelah pemungutan suara.

     “Kondisi damai ini akan dikoordinir bupati, walikota, bersama kapolres dan dandim. Maka kemudian Satpol PP dan Linmas-nya bersatu, ikut mendukung, diantaranya untuk mendeteksi dini dan mencegah dini munculnya permasalahan saat masa pilkada” katanya.

Jika terjadi permasalahan, lanjut Pakde Karwo, Satpol PP dan Linmas diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut pada tingkat kecamatan. Karena itu, Satpol PP dan Linmas harus menguasai peraturan perundangan tentang Pilkada, Perda, dan juga Perkada di daerahnya.

“Jadi problemnya harus bisa diselesaikan oleh Satpol PP dan Linmas di tingkat kecamatan, dan dibawah pengendalian kapolres dan dandim. Jangan sampai api menjadi lebih luas, karena akan mengakibatkan panik dan emosional. Jangan sedikit-sedikit lapor ke bupati/walikota selesaikan dulu di tempat saudara”.lanjutnya.

Gubernur kelahiran Madiun ini menegaskan, secara hierarkis, dirinya, kapolda, pangdam, bupati/walikota, kapolres dandim, dan Forkopimda akan terus mengontrol dan membina pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Linmas agar berjalan dengan baik.

“Jadi kedepan kami harap semua masalah bisa diselesaikan di kecamatan, dan camat harus tanggung jawab di teritorinya. Hal ini akan dikontrol bupati/walikota, serta kapolres dan dandim di wilayah masing-masing, Ingat, yang sedikit-sedikit laporan akan dicatat dan direkom bahwa anda tidak melaksanakan tugas dengan baik” tegasnya.

*Mendagri Minta Sapol PP dan Linmas Terus Lakukan Koordinasi*

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Pakde Karwo, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta Satpol PP dan Linmas untuk terus berkoordinasi, dan berintegrasi secara vertical maupun horizontal dengan instansi terkait saat pilkada mendatang, seperti KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.

Menurutnya, sesuai dengan tema HUT nya “Satpol PP dan Satlinmas Siap Mengawal Pilkada Serentak 2018”, Satpol PP dan Satlinmas harus senantiasa tegas terhadap tugas dan terus meningkatkan kualitasnya, baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat sesuai fungsi operasional di lapangan.

Ditambahkan, peringatan HUT tahun ini sangat istimewa, karena bersamaan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak se Indonesia. Karena itu, apel siaga tahun ini menjadi momen penting guna membulatkan tekad untuk siap mengawal Pilkada serentak secara profesional oleh aparatur Satpol PP dan Satlinmas.

“Merujuk kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlimas dalam turut mendukung Pilkada, saya anggap ada relevansi dalam tupoksinya dalam penegakan perda dan membantu menjaga ketertiban umum selama pelaksanaan pilkada,” tambahnya.

Seusia UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, imbuh Pakde Karwo, Satpol PP dan Satlinmas diharapkan senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta aktif sebagai tenaga pengaman langsung.

Usai pelaksanaan upacara, acara dilanjutkan dengan defile 36 peleton pasukan upacara Satpol PP dan 14 peleton pasukan Linmas, kemudian dilanjutkan tarian Giri Shalawat persembahan dari Pemkab Gresik. Pada akhir acara, diumumkan pemenang lomba ketertiban dan kerapian pasukan, dimana sebagai juara I diraih oleh Satpol PP Kabupaten Madiun nilai 975, juara II diraih Satpol PP Kota Madiun nilai 960, juara III diraih Satpol PP Kab. Sidoarjo nilai 945.

Acara ini dihadiri oleh Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, para bupati/walikota, kapolres, dandim, para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, para kepala OPD di lingkup Pemkab Gresik, serta masyarakat dan awak media. (red/adit)

Minggu, 18 Maret 2018 19:53

Nganjuk, restorasihukum.com - Perayaan Tawur Agung Kesanga ini digelar sehari sebelum umat Hindu merayakan Perayaan Hari Nyepi yang jatuh pada Sabtu (17/3/2018).

Sebelum upacara dimulai, sejumlah umat bersama para resi dan wasi atau pimpinan umat Hindu melakukan prosesi pawai dengan route start Pure Kerta Bhuwana Giri Wilis dukuh curik dusun nglarangan Desa Bajulan finish di monumen Panglima Besar Sudirman dusun Pogoh Desa Bajulan Kecamatan Loceret Nganjuk.

Usai pawai kemudian dilanjutkan persembayangan dipimpin Pinandito Damri, tempat doa bersama. Dari pure kerta bhuwana giri wilis, rombongan selanjutya berjalan menuju monumen Panglima Besar Sudirman diiringi rombongan kesenian dan satu buah ogoh-ogoh.

Menurut, Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta mengatakan bahwa, Tawur Agung Kesanga merupakan momentum untuk mawas diri. "Ini adalah momentum yang digunakan untuk merenung terhadap perjalanan-perjalanan masa lalu dan berpikir apa yang akan dilakukan selanjutnya." Ujarnya dihadapan umat hindu yang hadir di pure kerta bhuwana Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk

Ditambahkan, ia juga berpesan bahwa peringatan Tawur Agung Kesanga juga harus dijadikan momentum bagi umat Hindu untuk turut serta menjaga keutuhan NKRI. Selain itu juga untuk memantapkan solidaritas antar umat beragama yang ada di Indonesia.

"Tema perayaan yakni Penghormatan sifat Bhuta Kala agar tidak menganggu umat manusia dan saling menjaga sebagai perekat keberagamaan untuk menjaga keutuhan NKRI.dengan Tema ini berupaya memantapkan kembali solidaritas bangsa melalui toleransi, kerukunan, tepo seliro, demi tegaknya NKRI," terang Dewa Nyoman Nanta Wiranta.

Dewa Nyoman Nanta Wiranta meminta agar semua umat menjaga kerukunan umat beragama. Selain itu,ia juga meminta kepada semua umat beragama bisa saling menghargai, menghormati terhadap saudara yang menganut agama Hindu supaya tidak terganggu.

"Karena butuh konsentrasi yang tinggi, menghindari dari aktivitas keseharian yang sifatnya duniawi. Bahkan sama sekali tidak menyalakan api," tutup orang nomer satu di Polres Nganjuk

Dalam acara Tawur Agung Kesanga ini ikut hadir Pinandito Damri,Ketua PHDI Nganjuk Lisriyono,Kapolsek Loceret Akp Sudarman,Danramil 0810/Loceret diwakili Koptu Nyamianto,umat hindu se Nganjuk sekitar 500 hadir di pure Kerta Bhuwana Giri Wilis. Ada yang berbeda dalam acara Tawur Agung ini. menggunakan Ogoh-ogoh dan pawai sebagai bentuk penghormatan kepada sifat-sifat Bhuta kala.(farida)


Jumat, 16 Maret 2018 03:14

Gresik, restorasihukum.com - Berdasarkan informasi masyarakat adanya dugaan dump truk asal jakarta yang gunakan buku kir palsu, tim ungkap fakta media restorasihukum.com coba telusuri keberadaan 13 dump truk milik PT DJB.

Menurut informasi yang diberikan dari beberapa narasumber yang enggan namanya disebutkan dalam media ini, menyampaikan adanya kejanggalan saat akan melakukan titip uji kir kendaraan diwilayah Gresik dan Lamongan, tanpa ada alasan yang pasti, puhak dishub setempat tidak menerima titip uji kir tersebut. Sedangkan pada waktu yang bersamaan ada beberapa kendaraan asal luar daerah yang turut menguji kendaraannya berhasil tanpa adanya penolakan.

Dari kejadian tersebut dan dikuatkan beberapa informasi yang sudah masuk ke redaksi restoraaihukum.com kejanggalan dalam buku kir tersebut bisa saja melebar dengan surat yang lain, pasalnya Rochim selaku penanggung jawab saat dikonfirmasi keberadaan Heri pemilik dump truk menyampaikan bahwa Heri baru saja kekantornya dengan anggota polda bernama Khoirul Anam.

Dari keterangan yang disampaikan Rochim dapat disimpulkan kalau memang tidak ada apa apa, kenapa Heri mengajak anggota dari polda, sedangkan tim ungkap fakta hanya untuk klasifikasi akan kebenaran informasi yang sudah masuk.

Terpisah Heri saat dikonfirmasi menyampaikan kalau beliau sedang luar kota, tidak bisa ditemui dalam minggu ini dan beliau menyampaikan kalau baru balik paling cepat hari selasa tanggal 20 maret minggu depan baru bisa bertemu dan klasifikasi dalam pemberitaan. (red/ag) 

Jumat, 16 Maret 2018 03:09

Bogor, restorasihukum.com - Unit Reskrim Polsek Caringin Polres Bogor menangkap pengguna dan pelaku pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) ,Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang beroperasi di wilayah Sukabumi, Bogor dan Jakarta.Polsek Caringin lakukan penyelidikan karena banyaknya Laporan masyarakat tentang peredaran surat palsu seperti pembuatan SIM palsu.

Polsek Caringin akhirnya menangkap 1 orang pemilik SIM palsu. Dan akhirnya berkembang kepada 1 orang perantara penjual SIM palsu. Lalu berakhir dengan penangkapan pembuat surat-surat palsu tersebut. Polisi mengamankan 3 orang dengan inisial nama antara lain AE (37) sebagai Pengguna SIM Palsu, J (27) Sebagai Pengguna dan Perantara Penjual SIM Palsu, dan RK (47) Sebagai Pembuat dan Penjual SIM, KTP, dan STNK Palsu.

Dari tangan pelaku polisi mengamankan beberapa barang bukti. Diantaranya tiga buah handphone, 7 buah stempel dinas pendapatan Provinsi Jabar, stempel tukar nama, stempel Dinas Perhubungan ,stempel dalam proses tukar nama, stempel ditlantas Polda Metro Jaya, stempel pengesahan pajak Jakarta Pusat, stempel loket, dua buah bak stempel, 13 buah KTP yang diduga palsu, 2 buah SIM B2 umum diduga palsu, 3 buah buku Kir, daftar seri huruf nomor polisi, dan beberapa STNK dan dokumen lainnya.

Modus pelaku adalah dengan cara meminta bahan baku format blangko dengan SIM asli seperti SIM A dan selanjutnya di copy datanya dan kemudian Diprint ulang menjadi SIM BI, BI Umum, BII Umum. Ataupun pelaku mendapatkan data surat-surat SIM dari dompet hasil copet ataupun dompet yang terjatuh di jalan.

Pelaku menarik biaya pembuatan SIM seharga Rp 600.000 apabila membawa bahan SIM sendiri dan mematok harga Rp 800.000 apabila semua bahan disediakan dari pembuat. Untuk pembuatan STNK palsu dan pengesahan STNK palsu dipatok dengan harga Rp. 1.500.000 hingga Rp. 3.000.000.

Pelaku mengaku melancarkan usaha pembuatan SIM dan STNK palsu ini sudah berjalan 2 Tahun Lamanya.
Sebelumnya RK (47) merupakan salah satu biro jasa di samsat wilayah Jakarta yang sudah bekerja selama 3 tahun lamanya namun dia melakukan pekerjaan sampingan menjual jasa SIM dan STNK palsu selama 2 tahun lamanya. Pelaku menawarkan jasa nya dengan melalui perantara ataupun dijual secara online dan kemudian dikirimkan Via jasa pengiriman.

Kasubag Humas Polres Bogor AKP Ita Puspitalena mengatakan, “Bahwa Para pelaku terancam dengan dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, dan untuk pembuat surat palsu dijerat dengan pasal berlapis yakni 263 KUHP dan 264 KUHP tentang pemalsuan surat dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 8 tahun.”(Fito)

Jumat, 16 Maret 2018 02:56

Bekasi, restorasihukum.com -Kunjungan team Rajawalisiber.com ke Rumah Sakit (RS) Medirosa 2 Desa Sindang mulya kecamatan Cibarusah (rabu malam 14/03/2018) untuk besuk / menengok keluarga rekan yang tengah sakit dan dirawat diruang 208 rumah sakit tersebut “terusik” oleh rintihan kesakitan dari depan tempat keluarga rekan yang dirawat.

Adalah ibu S warga perumahan yang terletak bersebrangan dengan Rs Medirosa 2, tengah mengeluh akibat bengkak pada lengan kirinya “tidak, bukan ini penyebab ibu saya dirawat disini, tapi karena sakit dilambungnya, bengkak ini baru, setelah dipasangi infusan” ungkap warga Blok AP Puri Persada Indah Sindang Mulya Cibarusah itu “ibu saya baru 2 hari ini bengkak tangannya setelah dipasangi infusan sama perawat, udah berulang-ulang minta dipindah baru dech di pindah kekanan, tapi udah terlanjur bengkak” lanjutnya (Gambar photo)


“Kami ada pergantian shif tiap jam 07.00 WIB (pagi) dan jam 14.00 (siang) dan pasien pasti di cek/periksa tiap jam 09-10 lalu ada pemeriksaan cairan tiap jam 10-11, lalu jam 11 – 13 adalah jam besuk keluarga pasien, jadi jelasnya minimal 2 jam pasien kami cek/periksa oleh perawat kondisinya” ujar M Sobari SPoK staf/perawat perwakilan dari team management RS Medirosa 2 “beliau dinyatakan terkena infeksi plebitis yang mungkin disebabkan oleh kelalaian/kesembronoan pasien & keluarganya yang mundar-mandir ke toilet sehingga merubah dudukan jarum infus atau juga akibat perawat kami yang salah/tidak tepat meletakan jarum infus, jadi ini harus dipelajari dulu bu, perlu pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut” papar M Sobari saat team bersama LSM PENJARA (Pemantau Kinerja Aparatur negara) mengkonfirmasi kamis 15/03/2018

Phlebitis adalah kondisi ketika pembuluh darah vena mengalami inflamasi atau peradangan. Peradangan ini dapat menyebabkan nyeri dan bengkak. Ada dua set vena pada setiap lengan dan tungkai kita. Yang pertama adalah yang berada langsung di bawah kulit, dan yang kedua terletak lebih dalam.

Phlebitis adalah infeksi nosokomial, merupakan infeksi yang didapat pasien setelah 3×24 jam dilakukan perawatan. Infeksi nosokomial flebitis berkaitan dengan tindakan invasif, seperti pemasangan infus.

Plebitis adalah iritasi vena oleh alat IV, obat-obatan, atau infeksi yang ditandai dengan kemerahan, bengkak, nyeri tekan pada sisi IV.(Weinstein, 2001)

Plebitis merupakan inflamasi vena yang disebabkan baik oleh iritasi kimia maupun mekanik yang sering disebabkan oleh komplikasi dari terapi intravena. (La Rocca, 1998)

Terapi interavena adalah salah satu cara atau bagian dari pengobatan untuk memasukkan obat atau vitamin kedalam tubuh pasien. Infeksi dapat menjadi komplikasi utama dari terapi intra vena ( IV ) terletak pada system infus atau tempat menusukkan vena (Darmawan, 2008).

Plebitis dapat menyebabkan trombus yang selanjutnya menjadi tromboplebitis, perjalanan penyakit ini biasanya jinak, tapi walaupun demikian jika trombus terlepas kemudian diangkut dalam aliran darah dan masuk jantung maka dapat menimbulkan seperti katup bola yang bisa menyumbat atrioventrikular secara mendadak dan menimbulkan kematian. (Sylvia, 1995).

Secara sederhana Plebitis berarti peradangan vena. Plebitis berat hampir selalu diikuti bekuan darah, atau trombus pada vena yang sakit. Kondisi demikian dikenal sebagai tromboplebitis.

Dalam istilah yang lebih teknis lagi, plebitis mengacu ke temuan klinis adanya nyeri, nyeri tekan, bengkak, pengerasan, eritema, hangat dan terbanyak vena seperti tali. Semua ini diakibatkan peradangan, infeksi dan/atau trombosis. Banyak faktor telah dianggap terlibat dalam patogenesis plebitis, antara lain:

Faktor-faktor kimia seperti obat atau cairan yang iritan;

Faktor-faktor mekanis seperti bahan, ukuran kateter, lokasi dan lama kanulasi; serta

Agen infeksius.

Faktor pasien yang dapat mempengaruhi angka plebitis mencakup, usia, jenis kelamin dan kondisi dasar (yakni. diabetes melitus, infeksi, luka bakar). Suatu penyebab yang sering luput perhatian adalah adanya mikropartikel dalam larutan infus dan ini bisa dieliminasi dengan penggunaan filter

“Maaf mas, jika memang ada benar pemeriksaan pada pasien-pasien per 2 jam, tentu akan lebih cepat diketahui dan diberi bantuan tindakan pada pasien hingga tidak perlu tunggu bengkak begitu” sergah Ujang Yana ketua DPC LSM Penjara Kab.Bekasi “bukankah ini membuktikan adanya kelalaian dari perawat disini” lanjutnya

“lagi pula dari keluarga & pasien tidak mempermasalahkan hal ini, kami tetap melakukan perawatan & pengobatan pada beliau, jadi kalau dirasa pelayanan kami ada kejanggalan atau kelalaian silahkan saja jika pihak ibu atau bapak hendak mempertanyakan dan melanjutkan hal ini kepihak manapun, itu kata pihak management kami bu, sebab kami disini tidak pernah ‘menganak-tirikan’ atau membeda-bedakan perlakuan pada pasien bai itu yang dengan pola pembayaran umum atau BPJS” tutup M Sobari mengakhiri percakapan.

Sepertinya ibu S dan keluarganya telah ‘melupakan’ rasa sakit yg timbul akibat bengkak dilengan kirinya, atau mungkin Ibu S dan keluarganya adalah salah satu contoh nyata dari korban yg ‘merasa ketakutan’ jika hal ini dipermasalahkan, takut akan ‘berakibat buruk’ yang lebih buruk dari bengkak ditangan.

“Ya kami sudah mengumpulkan bukti-bukti laporan dari masyarakat dan menyiapkan surat yang segera kami kirim keberbagai pihak terkait utamanya dinas kesehatan kab.Bekasi, pasti kami infokan kelanjutan hal ini pada team media agar tidak ada lagi keleluasaan/pembiaran pada tindak kelalaian yang menyebabkan penderitaan dan kerugian pada pihak lain” janji Ujang Yana.

Jadi siapapun anda, terutama yang pernah merasa dikecewakan atau dirugikan pihak RS Medirosa 2 khususnya atau Rumah sakit & klinik lainnya, silahkan hubungi Rajawalisiber.com dan team, agar dapat membuktikan dan mengclear kan permasaahan yang tetlanjur simpang siur mengenai pelayanan di Rumah sakit.liz/Rin’s

Jumat, 16 Maret 2018 02:54

NIAS INDUK, restorasihukum.com - Pemerintah Kabupaten Nias kembali menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan tingkat II bagi PNS di lingkungan Pemkab Nias, Sumatera Utara. Kamis (15/03/2018.

Dalam laporan Kepala BKD Nias bahwa tujuan penyelenggaraan ujian dinas adalah untuk mendorong para PNS dalam meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dilandasi kepribadian dan etika PNS serta untuk memenuhi salah satu peryaratan kenaikan pangkat. Pelaksanaan ujian dinas dalam bentuk ujian tertulis dan ujian lisan (wawancara) dengan fasilitator dari kanreg VI BKN-Medan. Peserta ujian dinas tahun 2018 sebanyak 23 orang PNS.

Mewakili Bupati Nias oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, mengatakan bahwa kenaikan pangkat bagi PNS bukanlah hak melainkan penghargaan yang diberikan oleh pejabat berwenang karena prestasi kerja yang diperolehnya sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. Kenaikan pangkat diberikan secara adil dengan mekanisme yang berdasarkan asas kompetensi.

Selain itu bahwa sosok PNS merupakan unsur utama yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu seorang PNS harus memiliki kemampuan berpikir, mengelola tugas, bekerja sama dan wawasan kebangsaan. Ujar Sekda Nias.
(al)n