Redaksi

Redaksi

Rabu, 23 Mei 2018 04:28

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo berbuka puasa dan sholat maghrib bersama Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, Forkopimda Jatim, dan para prajurit Kodiklatal, di Gedung R. Moelyadi Kodiklatal Jalan Bumimoro-Krembangan Surabaya, Selasa (22/5) sore.
 
Forkopimda yang hadir  antara lain Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Arif Rahman, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Drs. Widodo Prihartopo, Pangarmatim Laksda. TNI Didik Setiyono, Gubernur AAL Laksda TNI Wuspo Lukito, serta jajaran Pemprov Jatim, TNI, dan Polri.  
 
Menjadi penceramah dalam kegiatan ini KH. Miftahul Akhyar, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Jannah Kedung Tarukan Surabaya. Kegiatan dalam rangka meningkatkan sinergitas antar pimpinan di Jatim telah dilakukan kesekian kali, dimulai dari kegiatan  yang sama di Gedung Negara Grahadi, dilanjutkan ke Masjid Nurul Bahri Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya, dan Kodiklatal.  
 
Buka puasa dan sholat magrib bersama ini secara berurutan juga akan diselenggarakan di anggota Forkopimda Jatim lain seperti Makodam V/Brawijaya tanggal 23 Mei, DPRD Jatim tanggal 24 Mei, dan Mapolda Jatim tanggal 25 Mei.  
 
Kegiatan sama juga akan dilakukan di Kantor Pengadilan Tinggi Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, dan Armatim. Juga, berbagai organisasi keagamaan di Jatim, parpol, pemuda masyarakat, maupun tokoh masyarakat. (Hms/Gd)

Selasa, 22 Mei 2018 08:25

Malang, restorasihukum.com - Pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) Dalam bentuk pajak tahunan maupun untuk ganti plat kendaraan mestinya dilakukan dengan syarat adanya kartu tanda penduduk yang asli sesua yang tertera dibalik STNK.

Namun hal ini tidak dilakukan disemua kantor Samsat, buktinya dalam hasil investigasi untuk menemukan bukti nyata tim ungkap fakta yuridis media restoraaihukum.com menemukan adanya dugaan pungutan liar dengan dalih blong KTP (bisa mengesankan STNK tanpa KTP).

Pada awalnya, sebelum tim investigasi mencari fakta nyata praktik tersebut karena adanya kekecewaan seorang Biro Jasa karena ruang gerak yang sempit hingga bercerita banyak pada redaksi akan praktik pungli yang terjadi di samsat karangploso.

Hasil dari tim ungkap fakta mendekati kebenaran hingga redaksi mencoba klarifikasi informasi tersebut pada pihak Adpel Bapak Edi, melalui pesan singkat Di Whatsapp namun belum ada jawaban meskipun pesan tersebut sudah dibuka.

Saat dikonfirmasi IPTU Anis Selaku kanit reg iden (KRI) di samsat karangploso Polres Kepanjen Kabupaten Malang terkait temuan redaksi restorasihukum.com hingga Berita ini diturunkan belum memberikan jawaban yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya pemberitaan ini diharapkan pihak samsat bisa memberikan hak jawab mengingat sudah ditunggu lebih dari 24 jam namun belum ada jawaban dalam pesan singkat whatsapp maupun klasifikasi secara lisan.  (red/tim)

Senin, 21 Mei 2018 07:06

Madiun, restorasihukum.com - Majelis Pers Nasional telah merapatkan tindakan yang dilakukan oleh Pengawa Pemilu Kabupaten Madiun. Dari hasil rapat, MPN akan bertindak tegas, dengan hasil yang telah disepakati bakal melaporkan tindakan Panwaslu Kabupaten Madiun yang diduga telah melakukan penyuapan.

Dugaan penyuapan yang di lakukan oleh Agus Setiawan, SH. Kepada beberapa wartawan yang tergabung dalam Majelis Pres Nasional, Kabupaten Madiun, akan berbuntut panjang.

Nanang Ma’ruf, ketua Majelis Pers Nasional (MPN) Madiun, menjelaskan bahwa dari hasil rapat anggota yang di lakukan menghasilkan kesepakatan bahwa besok hari Senin tanggal 21 Mei 2018, bertekat melaporkan percobaan suap itu, ke Polres Madiun Kabupaten.

“Kita sudah siapkan pengacara yang siap mendampingi untuk pelaporan besok” tegas Nanang Ma’ruf. Masih keterangan Nanang Ma’ruf, dirinya sebagai Ketua MPN, mengharapkan dalam pesta demokrasi nantinya, pihak Panwaslu bisa bersikap netral, karena bukan nasib dua orang yang di tentukan, melainkan akan menentukan nasib ribuan warga masyarakat Kabupaten Madiun.

“Ini mentunkan nasib ribuan masyarakat Kabupaten Madiun, maka dengan dasar memperjuangkan pilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun yang bersih dari manipulasi data, kita akan melaporkan percoabaan penyuapan itu, “tutur Nanang Ma’ruf.

Hasil rapat jajaran MPN Korwil Madiun ( 20/05/2018 ) yang di pandu oleh ketua MPN Korwil Nanang Ma’ruf. Dalam pertemuan menghasilkan siap laporkan Panwas Kab Madiun terkait percobaan penyuapan. ” Saat ini kami sudah mengumpulkan alat bukti dan saksi saksi terkait dugaan percobaan penyuapan terhadap anggota kami yang tergabung di MPN Madiun, “terang Anang.

Perilaku uji coba penyuapan terhadap profesi wartawan memanglah sangat tragis dan mencoreng citra profesi. Dengan harapan kenetralan panwas yang menjadi pemantau berjalannya pilkada Kabupaten Madiun yang jurdil. (Y)

Minggu, 20 Mei 2018 17:57

Perdagangan (Sumut) restorasihukum.com - Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di dekat proyek Preservasi jalan PU Bina Marga. Jenis pekerjaan yakni berupa penggalian dan penanaman gorong-gorong (box culvet) berjarak hanya beberapa meter dari korban ditemukan terkapar.

Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Mitra Enginering Grup di jalan Lintas Sumatera tepatnya di kelurahan Perdagangan 2 kecamatan Bandar, kabupaten Simalungun provinsi Sumatra Utara, Sabtu (19/5/2018) sekitar pukul 03.45 WIB. Diduga pihak penyedia jasa PT. Mitra Enginering Group tidak memasang rambu pemeliharaan jalan di sekitar lokasi proyek.

Korban atas nama Suanto (55) warga jalan Sisingamangaraja kelurahan Perdagangan I. Korban meninggal dunia di rumah sakit Karya Husada Perdagangan.

Warga Jadi Korban Proyek Jalan Sei Mangkei, PT. Mitra Enginering Grup Diduga Melanggar Peraturan Menteri PU No 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan
Menurut seorang sumber, tidak ada yang mengetahui persis kejadiaannya karena kejadiannya terjadi subuh disaat orang-orang tidur lelap ditambah lagi lokasi kejadian yang sangat gelap. Setelah terdengar suara orang ramai, barulah warga keluar mendatangi lokasi kejadian.

Masih menurut sumber, warga dan pengguna jalan tidak ada yang berani membawa korban ke rumah sakit. Korban dibawa ke rumah sakit oleh anggota Polsek Perdagangan setelah tiba di lokasi kejadian.

“Nggak ada yang tau persis kejadiannya bang. Kejadiannya pas subuh,udah gitu gelap pula lokasi kejadiannya. Nggak ada yang berani membawa ke rumah sakit. Polisi yang bawa ke rumah sakit begitu sampai di lokasi” sebut sumber.

Pelaksana proyek PT.Mitra Enginering Grup T Sihombing ketika dikonfirmasi Reporter via seluler, Kemarin. Jumat (19/5/2018) mengatakan, kecelakaan tidak ada hubungannya dengan proyek karena korban tergeletak dibagian aspal yang belum digali dan masih mulus. Pelaksana juga mengatakan, anggota Polsek Perdagangan sudah datang ke lokasi kecelakaan dan melakukan olah TKP.

“Tidak ada hubungannya sama pengerjaan galian pak, karena tempat jatuhnya di jalan yang masih mulus belum digali. Anggota Polsek Perdagangan juga udah datang ke lokasi sama olah TKP,” sebut pelaksana.

Kanit Lantas Polsek Perdagangan Aiptu T Paranginangin ketika dikonfifmasi, membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan korban meninggal dunia di rumah sakit Karya Husada. (LNT/Dooms/Red)

Previous Post

Minggu, 20 Mei 2018 16:27

Mojokerto, restorasihukum.com - Berupaya hindari terjerat hukum atas kejahatan korupsi yang telah dilakukannya, maka Agung Prayitno, mantan Kepala Desa (Kades) Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto memilih jalan melarikan diri atau kabur sejauh-jauhnya dari ancaman hukum yang membidik dirinya.

Nampaknya, walau Agung Prayitno telah berbulan-bulan melarikan diri dari jeratan hukum, tapi Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya akhirnya tetap menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara terhadap Agung Prayitno terkait kasus korupsi Dana Desa (DD) sebesar Rp. 691 juta.

Hal ini terbukti didalam sidang putusan tanpa dihadiri terdakwa yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman menyatakan vonis, bahwa terdakwa yang masih melarikan diri alias buron saat ini, terbukti telah melanggar Pasal 2 dan 3 pada Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman penjara 5 tahun, dan juga diwajibkan membayar denda 50 juta atau subsider 4 bulan dan membayar uang pengganti yang dikorupsi 690.922.390 atau mengganti kurungan selama 5 tahun penjara.“Terdakwa terbukti melanggar pasal2 dan 3 UU RI No 20 tahun 2001 tentang Tipikor dengan hukuman penjara selama 5 tahun,” Ungkap Dede Suryaman, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Surabaya.

Sementara didalam komentar yang disampaikan M. Syarif, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada awakmedia memastikan, bahwa, dengan adanya putusan Majelis Hakim, maka kasus terhadap terdakwa Agung Prayitno sudah mempunyai hukum tetap.

 “Secara otomatis terdakwa bisa langsung di eksekusi,” Pungkasnya.

Seperti dikhabarkan sebelumnya, bahwa Agung Suprayitno melarikan diri sejak akhir tahun 2017 silam,  saat itu kasus korupsi DD di Desa Kepuhanyar masih ditangani Kejaksaan Negeri Mojokerto.Dalam hal ini, tentunya Agung Suprayitno diduga sebagai pelaku yang melakukan tindakan korupsi DD dengan cara membuat program fiktif, baik fisik maupun non fisik serta melakukan penggelembungan  alias mark-up harga bahan-bahan material bangunan.

Buktinya dari hasil audit menyatakan, bahwa kegiatan non fisik ada kerugian negara sebesar 289 juta, sedangkan dari kegiatan fisik kerugian negaranya mencapai 402 juta, jadi total kerugian semua mencapai kurang lebih Rp. 691 juta. (NET).

Minggu, 20 Mei 2018 13:44

Jakarta, restorasihukum.com -  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap karyawan PT Citra Gading Asritama (CGA) Joko Widodo dan pemilik PT CGA, Ichsan Suaidi.

Keduanya diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Bengkalis, Riau. "Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MNS (Muhammad Nasir),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (18/5).

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2013-2015. Mereka adalah Kadis PU Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.

“Sejalan dengan peningkatan penanganan perkara tersebut, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu MNS dan HOS,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, seperti dikutip dari Merdeka dan dilansir beritaplatmerah.com Jumat lalu (11/5).

Keduanya diduga secara sah telah melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek jalan di Bengkalis." Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 80 miliar,” jelas Febri.

KPK menyangka keduanya dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Hono).

Minggu, 20 Mei 2018 13:24

Jakarta, restorasihukum.com - Hingga akhir 2017 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi jeruji besi akibat penyalahgunaan dana desa. Jumlah ini disinyalir bakal terus meningkat mengingat sulitnya mengawasi 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Di lain sisi, masih banyak perangkat desa yang tidak memahami sistem pelaporan dana desa sesuai dengan aturan.

Dari jumlah itu diduga penyalahgunaan dana desa akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai, modus korupsi dana desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan. Lemahnya pengawasan adalah salah satu penyebab suburnya korupsi dana desa.

Beberapa waktu lalu Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian mengenai modus korupsi dana desa. Peneliti ICW Egi Primayoga memaparkan hasil penelitiannya, ada 12 modus korupsi dana desa yang disimpukan ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain:

Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.

Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karea relatif tersembunyi.

Karena itulah APBDes harus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya S2. Budaya ewuh-prakewuh di desa menjadi salahsatu penghamat pada kasus seperti ini sehingga sulit diantisipasi.

Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan utuk pelesiran saja. Penggelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa.

Jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honornya digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu. Penggelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor. Ini bia dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.

Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi. Lagi-lagi ewuh prakewuh menjadi salahsatu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan dana desa agar kasus ini tidak perlu terjadi.

Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa. Bisa ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya bisa diantisipasi jika warga desa dan berbagai perangkat yang memiliki wewenang melakukan pengawasan aktif memonitor setiap langkah yang dilakukan dengan pembelanjaan dana desa. Karena sebuah penyalahgunaan wewenang bakal selalu kemungkinan terjadi karena ada kesempatan yang terbuka. Bagaimana dengan desa Anda? (bp).

Minggu, 20 Mei 2018 06:13

Banyuwangi, restorasihukum.com - Diberitakan sebelumnya di media online adanya dugaan pungutan sejumlah uang untuk pengajuan kenaikan pangkat/golongan Guru – Guru Taman Kanak – Kanak oleh oknum UPTD Pendidikan Kecamatan  Glenmore.

Rumor di media masing – masing Guru TK yang mengajukan kenaikan pangkat/golongan tahun lalu dimintai dana sebesar Rp, 1.000.000,. Dan tidak hanya itu ketika Surat Keputusan ( SK ) turun Guru – Guru masih dimintai lagi bervariasi sesuai pangkat/golongannya. Untuk golongan 4 ditarik Rp, 300.000,. dan untuk golongan 3 sebesar Rp, 200.000. Pembayaran harus diserahkan kepada Bendahara UPTD Pendidikan Glenmore.

Sayangnya tidak jelas keperuntukannya apa pungutan sejumlah uang dilakukan oleh oknun UPTD Pendidikan Kecamatan Glenmore itu. Untuk lebih jelasnya media konfirmasi oknum UPTD yang diketahui selaku Bendahara sekaligus KTU UPTD Pendidikan Kecamatan Glenmore. Namun sampai ditayangkannya berita ini konfirmasi media via selulernya belum dapat tanggapan.

Untuk perimbangan akhirnya media konfirmasi kepada Kasubag Umun Dan Kepagawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi H. Mukhlis. Kepada media H. Mukhlis mengatakan via selulernya.

” Kenaikan pangkat guru PNS tidak ada biaya. Tidak ada urusan kenaikan pangkat dengan bendahara UPTD, ” jawabnya dengan singkat Sabtu 19/5/2018.

Ketika dikonfirmasi tindakan apa yang akan diambil selaku atasannya, terhadap oknum UPTD yang telah melakukan pungutan tersebut. Sayagnya belum ada tanggapan lanjutan dari H. Mukhlis selaku Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten  Banyuwangi.

Sementara tanggapan dari Salimi Komisi 4 DPRD Kabupaten Banywangi dari Fraksi PDI – Perjuangan.

” Ya sesuai keterangan bendahara UPTD Glemore bahwa itu adalah uang jasa untuk pembuatan dokumen usulan kenaikan pangkat yang SN….Jadi gak ada salahnya dan yang bayar itu mungkin malas buat atau tidak bisa. Dan tolong yang sudah bayar jasa jangan dipelinter itu bayar untuk kenaikan pangkat. Kalau bisa saya himbau orang- orang yang mau naik pangkat buat aja dokumen sendiri. Dan UPTD harus merintahkan juga buat sendiri pada guru yang mau naik pangkat biar tida dipelintir lagi, ” kata Salimi Komisi 4 DPRD Banyuwangi. (rdy35).