Tambang Sirtu Liar Di Temukan Satpol PP Pasuruan

0
7

Pasuruan restorasihukum.com –  Aktivitas penambangan pasir dan batu (Sirtu) liar seluas 13 hektar, yang berada di Desa Grati Tunon, Kecamatan Gratitelah di temukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kabupaten Pasuruan.

     Menurut informasi menyebutkan sejatinya Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan telah mengeluarkan larangan agar tidak melakukan aktivitas penambangan. Akan tetapi ternyata larangan itu tetap dilanggar oleh sebuah perusahaan penambangan Sirtu yang memiliki nama CV. Dua Jaya tersebut.

     Seorang petugas Satpol-PP kabupaten setempat bernama Mu’arif menjelaskan, bahwa selain memberikan peringatan pihaknya juga telah memasang papan larangan penambangan di lokasi aktivitas penambangan sirtu tersebut

     Ia mengatakan, “Setelah kami melakukan pengecekan ke tempat ini, kami baru mengetahui kalau dua dari papan pengumuman yang berisi larangan untuk melakukan kegiatan penambangan itu sudah dirusak. Padahal baru kemarin kami pasang”.

     Sementara itu Kepala Plt Dispol-PPLinmas, Anang S.W menambahkan, pihak CV.Dua Jaya sudah melakukan penambangan ilegal atau di luar izin lokasi penambangan selama delapan bulan. Yakni, terhitung sejak Agustus 2013 – Maret 2014.

     Anang juga menjelaskan bahwa sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi (OP) milik CV. Dua Jaya, izin penambangan hanya 11 hektar. Akan tetapi, realita di lapangan, diketahui kalau CV Dua Jaya telah melakukan penambangan ilegal di luar izin lokasi seluas 13 hektar.

     Anang menuturkan, bahwa dampak dari kegiatan itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan kawasan lindung atau daerah resapan di sekitar Danau Ranu Grati.”Oleh sebab itu, kami selaku petugas yang berwenang telah meminta pemilik tambang asal Probolinggo ini untuk menghentikan kegitan penambangan,” tegasnya.

     Perlu di ketahui sesuai dengan yang tertera dalam surat pengehentian kegiatan IUP OP CV Dua Jaya, dari Dinas Pengairan dan Pertambangan, nomor 540 / 524 / 424.058/2014 pihak pemilik telah melanggar undang-undang.

     Yakni UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup, UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

     Bukan hanya itu  pemilik usaha tambang, wajib menghentikan seluruh kegiatan operasi sejak diterimanya surat tersebut,  kecuali untuk kepentingan pemulihan lingkungan lahan pertambangan di luar wilayah IUP OP. Pemilik tambang, juga dilarang melakukan penambangan tanpa izin.

     Pemilik tambang juga wajib melaksanakan pemulihan lingkungan pada lahan yang telah termasuk dalam kriteria kerusakan lingkungan baik dalam wilayah IUP OP maupun di luar wilayah IUP OP dengan tidak melakukan perusakan lingkungan dan penambangan tanpa izin dengan batas waktu selambat-lambatnya 90 hari. sejak diterimanya surat.

     Dan juga harus bertanggungjawab atas kegiatan penambangan tanpa izin yang telah dilakukn sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan, apabila CV Dua Jaya tidak mememnuhi ketentuan tersebut, maka IUP OP CV Dua Jaya bernomor540/14/424.007/2013 dapat dicabut.

     Sementara itu di lokasi, tampak sejumlah truk bermuatan pasir keluar-masuk dari areal penambangan sirtu liar tersebut. Meski mengetahui kedatangan sejumlah petugas Satpol-PP. Namun, para pegawai itu tetap melakukan aktivitas penambangan.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here