WOW… PEMILIK TANAH DI PELABUHAN INTERNASIONAL JIIPE AKAN BLOKADE LAHAN JIKA PT BKMS TIDAK MELUNASI PEMBAYARAN

0
21

Gresik, restorasihukum.com – Pemilik tanah mendesak PT BKMS (PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera) untuk segera menghentikan pengerjaan Pelabuhan JIIPE di Teluk Kali Mireng Kecamatan manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur.

Permintaan tersebut menyusul adanya tuntutan warga Pemilik Tanah Atas Nama Suharsono Petok D dengan Persil 35 dan Persil 47 yang terletak di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur. yang meminta Pelunasan lahan yang belum dibayar oleh PT BKMS sampai hari ini.

“Warga Pemilik Tanah akan memblokade jalan apabila lahan mereka tidak dibayar,” ujar Suryono mewakili pemilik tanah.

Menurut Suryono, warga Pemilik Tanah tidak akan melepaskan lahannya sebelum ada kepastian dan kejelasan soal uang pembebasan dengan dilunasinya pembayaran GANTI UNTUNG.

Sebab, lahan warga yang terdampak proyek Pelabuhan JIIPE, hingga saat ini belum diberi ganti untung pelunasan yang layak oleh PT BKMS selaku pengelola Pelabuhan internasional JIIPE.

“Pemilik lahan sudah berkali kali melakukan perundingan, bahkan tuntutan mereka sudah kami sampaikan ke PT BKMS. Tapi sampai hari ini mereka belum ada niat menyelesaikan persoalan ini dengan alasan kita di suruh mencari investor agar bisa untuk mengganti rugi lahan warga,” tutur Suryono.

Jika PT BKMS tetap meneruskan reklamasi , warga pemilik tanah akan melakukan upaya blokade jalan hingga tuntutan mereka dipenuhi.

,” Sesuai Peta Bidang sebagian dari Persil 35 yaitu seluas 43,438 m2 dengan Peta Bidang No: 1280/2017 Tanggal 23, Agustus 2017, Atas Nama Suharsono yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dan di perjelas di hadapan Annis Setiawan SH. MKn Notaris di Gresik.” tambah Suryono.

Perlu diketahui Area seluas 1761 hektar, menawarkan utilitas dan fasilitas lengkap. Berlokasi strategis untuk menjadi pusat perdagangan dan pusat manufaktur untuk Indonesia dan Asia Pasifik. Kompleks bebas banjir terintegrasi dengan kawasan perumahan hijau dan subur serta pelabuhan laut terdalam di Jawa Timur.

400 ha terintegrasi pelabuhan laut dalam yang berlokasi strategis di Selat Madura, Dengan panjang dermaga total 6.200 m, kedalaman air laut dermaga: -7.00 LWS; -11,00 LWS; -14,00 LWS, – 16,00 LWS dapat melayani kapal berukuran besar hingga 100.000 DWT dan bagian dari distrik pelabuhan Surabaya yang lebih besar.

Grand Estate Marina City (GEM City) adalah kota dengan proyek masterplan seluas 800 hektar yang terhubung ke kawasan Industri yang terintegrasi dengan salah satu pelabuhan terdalam di Jawa Timur, Indonesia.

Fasilitas lengkap, mulai dari lapangan golf, sarana pendidikan, hingga marina. Dimulai dengan sebuah visi, GEM City oleh PT AKR Land dikenal sebagai Permata dari Timur, mempersembahkan kualitas hidup yang sempurna melalui pengembangan 7 distrik: Distrik Gerbang Barat, Distrik Gerbang Timur, Distrik CBD, Distrik Taman, Distrik Pendidikan, Distrik Golf, dan Distrik Marina.

Namun ambisi itu ada harga yang harus dibayar dengan reklamasi berpotensi merusak ekosistem laut dan memicu abrasi. wilayah ekosistem di Selat Madura akan hancur bila proyek reklamasi tetap dilanjutkan.

Reklamasi juga bisa memperburuk pencemaran lingkungan. Reklamasi juga membuat pulau lain tenggelam karena lebih rendah. Infrastruktur yang sudah tertanam di kawasan yang akan direklamasi pun bisa terganggu.

Sebagai catatan:

PT Pelindo III (Persero) melalui anak usahanya, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI Port), Pernah akan mendivestasi saham PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) yang selama ini mengelola kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik.

BKMS merupakan perusahaan patungan dari BJTI Port dengan kepemilikan saham 40% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) dengan kepemilikan saham 60%. Adapun UEPN adalah anak perusahaan PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo.

Kerja sama Pelindo III dengan AKR di BKMS pernah dievaluasi karena realisasi tingkat pengembalian investasi dari kerja sama itu lebih rendah dari proyeksi sehingga tidak menguntungkan secara komersial.

” Manajemen BJTI melihat potensi risiko yang timbul karena leverage bisnis yang tidak sustainable dalam memberikan laba bagi perusahaan sehingga pernah berencana pull out dari kepemilikan di PT BKMS,”

Sebagai pengelola kawasan industri yang berdiri sejak 2013, PT BKMS yang memiliki kewenangan untuk mengelola lahan seluas 1.027 hektare dengan total aset Rp4,94 triliun.

PT BMKS hingga Juli 2018 turun signifikan sehingga joint venture itu tidak dapat memberikan kontribusi bagian laba atas usahanya kepada BJTI Port.

Kondisi itu membebani dan dapat menyebabkan kinerja PT BJTI Port tahun ini tidak tercapai.

Kondisi itu juga tecermin pada cashflow (kas) PT BKMS yang hingga kini belum membayarkan dividen kepada para pemegang saham atas laba perseroan sejak 2015 hingga 2017.

Sehingga PT BJTI Port melakukan langkah strategis melalui penjualan saham di BKMS dan menggunakan dana hasil penjualan untuk kebutuhan investasi core business sebagai terminal operator.

” PT BJTI Port pull out sampai dengan keseluruhan saham senilai 40% serta menunjuk kantor jasa penilai publik (KJPP) untuk melakukan due diligence atas valuasi saham BKMS. Diperkirakan kajian atas divestasi saham BKMS selesai awal triwulan IV/2018,” .Red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here