Malang, RHN Unsur penyalahgunaan wewenang akan dapat merugikan berbagai pihak terutama pada pihak atau instuisi terkait. Politisasi berkas Negara /pemalsuan yang dibuat sekilat waktu sudah bisa menyulap sebuah Akta Cerai yang di inginkan . Ini sesuai permintaan pemohon agar dibuatkan segera mengingat beliau ingin menikah lagi . Kendati (P.A) Pengadilan Agama Malang terus mengadakan sosialisai agar masyarakat tidak tertarik akan surat surat yang instan karena kelegallannya masih di ragukan. Namun kenyataan di masyarakat masih banyak yang mau di bodohi oleh oknum oknum tertentu.
Hrt (wanita) dan Fr (pria) tinggal di desa Kedok kecamatan Turen kabupaten Malang dikaruniai dua orang putra , dimana akhir akhir dari pernikahannya merasa sudah tidak harmonis lagi. Sehingga “Hrt” ingin menggugat cerai pisah pada “Fr” . Sayangnya “Fr” masih ingin melanjutkan perkawinannya tapi “Hrt” tidak. Sehingga ” Hrt ” nekat menghubungi temannya “Trj” yang bisa membuat akte cerai secara cepat dan tanpa menghadiri sidang di Pengadilan Agama. menurut ”Trj” proses sekitar seminggu dan beliau bekeja sama dengan oknum pengacara yang ditunjuk oleh (P.A) yang akses langsung dengan oknum dari (P.A).
Kebodohan dari “Hrt” adalah beliau membawa surat cerai tersebut ke Pengadilan Agama, dan disitulah surat tersebut dinyatakan tidak terdaftar registrasinya . Nomor registrasi milik “Hrt” adalah atasnama orang lain.
Mujeri selaku salah satu pansek dan Fadillah Wasek PA (Pengadilan Agama) Kepanjen / kabupaten Malang, menyampaikan ” Terkait Akte tersebut adalah tidak diterbitkan oleh Pengadilan Agama kabupaten Malang. Mengingat dari Tanda tangan yang tertera bukan kami yang melakukannya. Intinya Pemalsuan. Dugaannya adalah seorang pengacara yang telah memalsukannya, segera laporkan ke Peradi Jakarta agar dicabut ijin prakteknya “. (icw)
