Kediri, restorasihukum.com – Terdapat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk desa-desa di Kabupaten Kediri.
Unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Polresta Kediri tengah menyelidiki kasus tersebut. Ada sejumlah kepala dan perangkat desa yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Berdasarkan hasil lidik kami, ada dugaan korupsi dalam pemanfaatan dana bansos di beberapa desa di barat Sungai Brantas. Modus operandinya memotong anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk proyek infrastruktur di desa,” kata Kasat Reskrim Polresta Kediri, AKP Ridwan Sahara, Rabu (3/10/2018).
Pemotongan dana berkisar antara Rp 7-10 juta dari nominal bansos di tiap desa. Sementara besar dana bansos kurang lebih Rp 100 juta untuk masing-masing desa. Anggaran tersebut dikucurkan oleh Pemprov Jatim, sejak tahun 2012 lalu.
Masih kata Ridwan, dana bansos ini umumnya diwujudkan dalam bentuk proyek infrastruktur di desa seperti, untuk pengaspalan jalan dan pembangunan plengsengan. Anggaran dikucurkan ke tiap – tiap desa melalui rekening Kepala Desa (Kades). Tetapi, dana itu kemudian dilakukan pemotongan.
“Saat ini kami masih menunggu hasil audit kerugian dari dugaan praktek korupsi tersebut. Semuanya masih dalam tahap lidik untuk beberapa desa dan belum ada tersangka,” jelas ridwan.
Ridwan belum menyebut secara rinci nama – nama desa yang masuk dalam daftar penyelidikan. Pihaknya hanya mengatakan, berada di barat Sungai Brantas yang tersebar di Kecamatan Tarokan dan Mojo. Tetapi, tidak menutup kemungkinan, praktek dugaan korupsi itu juga terjadi di kecamatan lain. (nng/but)
