JAKARTA restorasihukum.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga ini belum kunjung menahan Ketua KONI DKI, Winny Erwindia. Dia sebelumnya dilaporkan lantaran diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan pesawat jenis air craft ATR 42-5000.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, lambannya pengusutan kasus dugaan korupsi ini sangat rentan adanya intervensi dari penguasa atau kepentingan ekonomi. “Penyidikan kasus ini sudah berjalan tiga tahun, dan sampai sekarang dia belum juga ditahan. Saya curiga ada intervensi atau permainan uang,” kata Boyamin di Jakarta, Minggu (24/8/2014).
Menurut Boy, tidak ada alasan lagi bagi Kejagung untuk tidak memeriksa dan menahan Winny. Berdasarkan fakta yang ada kata Boyamin, negara sudah dirugikan sebesar Rp80 miliar. “Tidak mungkin pinjaman sebesar itu tanpa persetujuan dari direktur utama yang saat itu dijabat oleh Winny,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir mengatakan, pihaknya akan menanyakan penanganan kasus korupsi yang diduga melibatkan Winny langsung kepada Jaksa Agung. “Pekan depan, Komisi III akan gelar rapat dengan Jaksa Agung. Saya akan menanyakan langsung ke dia bagaimana penanganan kasus ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua KONI DKI Jakarta, Winny Erwindia tidak memenuhi panggilan Kejagung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat pengadaan pesawat latih ATR 42-5000 senilai Rp80 miliar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Spontana mengatakan, Winny tidak memenuhi panggilan penyidik sebagaimana yang sudah dijadwalkan. “Sebenarnya panggilan pertama itu bukan Senin kemarin, tetapi beberapa hari lalu. Dia yang janji akan datang hari Senin, tetapi setelah ditunggu ternyata tidak datang lagi,” kata Tony, Selasa, 19 Agustus lalu.
Kasus ini berawal saat Bank DKI yang kala itu masih dipimpin oleh Winny Erwindia, mengucurkan pinjaman kepada PT Energy Spectrum untuk pembiayaan pengadaan pesawat ATR 42-5000. Namun, seiring berjalan, PT Energy tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga merugikan negara ditaksir mencapai Rp80 miliar.(Red)
- Advertisement -
