Honduras Bekukan Pengakuan “SADR”, Perkuat Dukungan terhadap Kedaulatan Maroko

0
62

Rabat, restorasihukum.com — Pemerintah Honduras resmi membekukan pengakuan diplomatik terhadap entitas yang dikenal sebagai “SADR”, dalam langkah yang dinilai sebagai perubahan signifikan dalam dinamika diplomasi terkait isu Sahara Maroko. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Honduras, Mireya Agüero de Corrales, melalui surat resmi kepada Menteri Luar Negeri Morocco, Nasser Bourita, pada Rabu (22/4/2026).

Dalam pernyataannya, Honduras menegaskan bahwa langkah ini merupakan keputusan berdaulat yang berlandaskan prinsip non-intervensi serta penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Selain itu, Honduras menyatakan dukungan terhadap upaya United Nations dalam mendorong solusi politik yang adil, permanen, dan dapat diterima bersama. Negara tersebut juga menegaskan komitmennya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 2797, yang menjadi rujukan utama dalam proses penyelesaian konflik.

Keputusan ini telah disampaikan secara resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Secara historis, Honduras diketahui pertama kali mengakui entitas tersebut pada 1989, sebelum kembali menegaskannya pada 2022.

Langkah terbaru ini dinilai sebagai bagian dari perubahan arah diplomasi global yang semakin menguatkan posisi Maroko di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI. Dalam dua tahun terakhir, Honduras menjadi salah satu dari sejumlah negara yang meninjau ulang atau menarik dukungan terhadap entitas tersebut.

Keputusan Honduras tersebut mendapat tanggapan dari tokoh HAM internasional, Wilson Lalengke, yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma). Ia menilai langkah tersebut sebagai keputusan diplomatik yang mencerminkan pertimbangan terhadap realitas dan hukum internasional.

“Selaku Presiden Persisma, saya menyatakan dukungan penuh atas keputusan berdaulat pemerintah Honduras dalam masalah ini. Langkah ini mencerminkan keberanian diplomatik untuk mengedepankan fakta sejarah dan hukum internasional di atas kepentingan politik semu,” ujar Wilson.

Menurutnya, langkah ini berpotensi memperkuat stabilitas kawasan serta membuka jalan bagi penyelesaian konflik yang telah berlangsung lama. Ia juga menilai keputusan Honduras dapat mendorong negara-negara lain, khususnya di kawasan Amerika Latin, untuk meninjau kembali posisi mereka.

Dengan meningkatnya dukungan internasional terhadap inisiatif otonomi Maroko, peluang tercapainya solusi damai atas konflik Sahara dinilai semakin terbuka.(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here