Jakarta,terstorasihukum.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui tujuh permohonan penghentian penuntutan perkara pidana melalui mekanisme Restorative Justice atau keadilan restoratif. Persetujuan tersebut diberikan usai gelar ekspose secara virtual pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Salah satu perkara yang mendapat lampu hijau untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah kasus penganiayaan yang melibatkan dua tersangka, Saipul Palisoa alias Ipul dan Samsul Bahri Palisoa. Keduanya berasal dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat.
Keduanya dijerat Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan atau pengeroyokan, dengan ancaman pidana penjara masing-masing hingga 5 tahun 6 bulan.
Peristiwa bermula pada 16 Juni 2024 di Dusun Masika Jaya, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. Tersangka terlibat perselisihan dengan dua korban, Wa Nia Tamarele dan Jukisno Renyaan alias Kino, yang berujung pada aksi pemukulan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan jari tangan.
Proses perdamaian berlangsung pada 8 Agustus 2025. Dalam forum tersebut, kedua tersangka mengakui kesalahan, menyampaikan penyesalan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Korban serta keluarganya menerima permintaan maaf secara tulus dan tanpa syarat.
Berdasarkan pertimbangan hukum dan sosial, Kejaksaan Tinggi Maluku mengajukan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif, yang kemudian disetujui JAM-Pidum.
Proses tersebut diprakarsai oleh Kepala Kejati Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, Kajari Seram Bagian Barat Anto Widi Nugroho, Kasi Pidum Julivia Marsel Selanno, serta Jaksa Fasilitator Aninditia Widyanti.
Selain perkara tersebut, JAM-Pidum juga mengabulkan enam permohonan keadilan restoratif lainnya, yakni:
1. Fathurrahman bin Muhammad Fahmi dan M. Rizal bin Zaini (Kejari Kabupaten Banjar) – pengeroyokan yang menyebabkan luka, Pasal 170 ayat (2) KUHP.
2. Atria Wiranta Tarigan (Kejari Deli Serdang) – dugaan penggelapan atau penipuan secara bersama-sama, Pasal 372/378 jo Pasal 55 KUHP.
3. Ferdiaman Laia alias Ama Fander (Kejari Nias Selatan) – penganiayaan, Pasal 351 ayat (1) KUHP.
4. Ja’at bin Halimin (Kejari Sambas) – penganiayaan, Pasal 351 ayat (1) KUHP.
5. Syihab Budin Aditya (Kejari Jakarta Selatan) – pencurian, Pasal 362 KUHP.
Penerapan keadilan restoratif ini diberikan dengan sejumlah pertimbangan, antara lain:
- Tersangka dan korban telah berdamai secara sukarela tanpa tekanan;
- Tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun;
- Proses perdamaian disepakati kedua pihak untuk tidak dilanjutkan ke pengadilan;
- Pertimbangan sosial masyarakat yang mendukung;
- Adanya itikad baik tersangka untuk tidak mengulangi perbuatan.
“Para Kepala Kejaksaan Negeri diminta segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Restorative Justice sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dan SE JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022,” tegas Prof. Asep.
Kebijakan ini diharapkan menjadi wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam memberikan kepastian hukum dan mendorong penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.(Red)
