Malang, restorasihukum.com – Dalam menaati aturan membayar pajak sesuai peraturan para pejabat pemilik kos-kosan di kawasan kampus Universitas Brawijaya dinilai paling bandel. Pernyataan ini di keluarkan langsung oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kota Malang, Jawa Timur, Ade Herawanto.
Di sela-sela operasi gabungan sadar pajak 2015 yang di lakukan senin kemarin Ade mengatakan, “Banyak pelaku usaha yang masih belum taat dalam membayar pajak, namun pemilik usaha kos-kosan yang paling bandel. Apalagi kalau pemiliknya seorang petinggi atau pejabat, termasuk dari kalangan kampus”.
Dari 30 titik, menurut Ade usaha jasa kos-kosan yang dilakukan operasi dioperasi, dan merupakan golongan yang paling bandel paling bandel, berbeda dengan pengusaha-pengusaha lainnya.
Hal ini di karenakan para pemilik jasa kos-kosan di lingkungan kampus yang sebagian besar pejabat itu mengerti tentang hukum, bahkan ada seorang guru besar pemilik kos-kosan yang mengancam akan menggugat Undang-Undang tentang Pajak Daerah itu ke Mahkamah Agung.
Ade menegaskan, mereka bukan tidak mampu membayar pajak, tetapi tidak punya itikad baik sebagai warga negara untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. “Setelah kami yakinkan dan kami akan melaporkan ke kejaksaan, guru besar tersebut akhirnya mau mengisi formulir sebagai wajib pajak, itu pun setelah sebelumnya diberi surat peringatan sebanyak empat kali,” papar Ade.
Melihat banyak pemilik kos-kosan bandel dan sebagian dari mereka adalah pejabat, Ade menyatakan pihaknya tidak lagi melakukan pendekatan persuasif, melainkan dengan cara hukum lebih efektif untuk langkah penyadaran masyarakat terhadap ketaatannya membayar pajak.
Sementara itu untuk wajib pajak yang usahanya sudah memenuhi syarat dan tetap tidak mau membayar, apalagi tidak mau didata sebagai wajib pajak, tim gabungan dari Dispenda, Kejaksaan, Satpol PP, Dinas Perizinan, dan Kepolisian, akan melakukan penyegelan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN).
Dan Jika mereka tetap membandel, tim gabungan yang dibagi menjadi tiga tim dan masing-masing mengkover 10 titik wajib pajak tersebut dan akan mengeluarkan surat kuasa khusus (SKK) ke kejaksaan untuk melakukan penagihan. (af)
