Kasatgas Tito Perkuat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi Pascabanjir Sumatera, Pastikan Hak Korban Terpenuhi

0
84

Jakarta, restorasihukum.com – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatera. Hal ini disampaikan dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (23/2/2026).

Salah satu fokus pembahasan ialah pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tinggal di hunian sementara (huntara), baik yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Danantara, maupun Kementerian Pekerjaan Umum.

“Yang di huntara ini, mereka waktu itu akan dibuatkan dapur umum dan makan mereka ditanggung,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, huntara diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir, sembari menunggu pembangunan hunian tetap (huntap). Selain tinggal di huntara, masyarakat juga dapat memilih tinggal di rumah kerabat atau menyewa hunian dengan kompensasi Dana Tunggu Hunian (DTH).

Tito merinci, pemerintah telah menyiapkan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, yakni Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat atau hilang.

Untuk rumah rusak berat atau hilang, bantuan Rp60 juta akan direalisasikan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun di lahan relokasi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan perabotan serta stimulan ekonomi bagi warga terdampak.

Tito mengusulkan agar bantuan perabotan dan stimulan ekonomi tidak hanya diberikan kepada korban dengan rumah rusak berat, tetapi juga kepada korban dengan kerusakan sedang. Sementara untuk kerusakan ringan, ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat menggunakan diskresi sesuai kondisi di lapangan.

Rapat juga membahas penanganan puing-puing kayu sisa banjir yang masih tersebar di sejumlah wilayah terdampak. Tito mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait kebijakan penanganannya.

Selain Pratikno, rapat turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan pejabat terkait lainnya.

Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian/lembaga terkait.(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here