Bangkalan, restorasihukum.com – Karena dianggap mencemarkan nama baik masyarakat Kabupaten Bangkalan sebagai sarang koruptor dan premanisme, Dewan Adat Kabupaten Bangkalan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar secepatnya kembali ke Jakarta.
Sementara itu Orasi tolak KPK yang dihadiri ratusan masyarakat di jalan akses Suramadu. Mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian hingga berjalan lancar.
Ketua Dewan Adat Bangkalan, Moh, Jazuli Rahmatullah, Senin, mengatakan, “Pada hari sabtu depan kami akan melakukan aksi demo ke Mapolres Bangkalan dan akan meminta KPK pulang ke jakarta”.
Menurut Jazuli, pihaknya sangat mendukung upaya KPK dalam menegakkan supremasi hukum di Kabupaten Bangkalan. Namun pada pelaksanaannya mereka telah menyalahi etika, adat istiadat dan budaya Madura.
Ia menambahkan,”Seharusnya, KPK dalam melakukan penyelidikan lebih sopan dan santun, istilahnya kulonuwon, kepada ulama dan tokoh masyarakat,” ungkapnya.
Jangan sampai, KPK merusak tatanan adat dan budaya yang selama ini, dikelola oleh para kyai. Seperti melakukan penyitaan masjid syeh hona kholil martajasa Bangkalan. Yang merupakan pesarean tokoh ulama di indonesia.
Dalam hal ini Jazuli menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan perlawanan apabila aset Syeih Hona Kholil di sita KPK.(Sgrt)
