Jombang, restorasihukum.com – Pemerintahan Kabupaten Jombang melalui Dinas Komunikasi Dan Informasi (Diskominfo) mengajak masyarakat aktif dan menjadi bagian penting dalam pemberantasan peredaran rokok illegal.
Sosialisasi pemberantasan rokok ilegal Balai Desa Kedungrejo, Kecamatan Megaluh hasil kerjasama Kantor Bea Cukai Kediri dengan Pemkab Jombang.
Sosialisasi dihadiri berbagai unsur masyarakat, diantaranya Kepala Desa se Kecamatan Megaluh, Ketua TP PKK Kecamatan. Kepala Desa Kedungrejo beserta seluruh perangkat desanya, BPD, LPMD, Ketua TP PKK Desa beserta Ketua Pokja I, II III, IV, Fatayat, Muslimat, Aisyayah, RT dan RW serta pedangang rokok eceran.
Sosialisasi yakni Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesra Pemkab Jombang, Drs.Purwanto dan Kepala KPPBC TMC Kediri, Turanto SIH Wardoyo, SIP, MA juga memberikan materi tentang pentingnya peran masyarakat dalam memerangi peredaran rokok ilegal di wilayah Jombang
Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesra Pemkab Jombang, Drs.Purwanto memaparkan pemberantasan rokok illegal menjadi bagian dari peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai (DBHCHT) yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah penghasil tembakau.
Ketentuan tersebut, tambah Purwanto sebagaimana tertera dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008 yang telah direvisi melalui PMK no. 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi penyalahgunaan DBHCHT.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Diskominfo, Sugeng mengungkapkan untuk memerangi peredaran rokok illegal, pihaknya menggalakkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Sugeng, menjelaskan bentuk dan ciri rokok illegal serta sanksi hukum bagi produsen maupun pengedar rokok ilegal.
“Harapan dari sosialisasi ini, kedepan ada partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menghambat peredaran rokok illegal”,pungkasnya. (hr/red)
