Pasuruan, restorasihukum.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan bersama pemerintah kabupaten Pasuruan menggelar rapat Paripurna IV dalam rangka persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kedalam modal Badan Usaha Milik Daerah, Rabu (11/11/2026) bertempat di ruang gedung paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan.
Rapat paripurna dipimpin dan di buka langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan di hadiri oleh Bupati Pasuruan H.M Rusdi Sutejo, wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori, para wakil dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, sekda, para asisten, staf ahli, OPD, camat dan segenap insan pers.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengucapkan selamat hari pahlawan dan mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kabupaten Pasuruan dan para anggota DPRD Kabupaten serta pansus dua yang telah bersama membahas perubahan Raperda ini.
“Raperda yang di setujui hari ini adalah raperda tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan juga Raperda tentang penyertaan modal Daerah. Khusus perubahan pajak dan retribusi telah mendapat evaluasi dari Kemendagri,” ujarnya.
Sebelum Raperda ini disetujui bersama, ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan ketua pansus dua menyampaikan laporan tentang hasil pembahasan perubahan raperda tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga laporan tentang penambahan penyertaan modal Daerah.
Setelah mendengar penyampaian laporan Raperda ini, pemerintah kabupaten Pasuruan berserta segenap anggota DPRD Kabupaten Pasuruan bersama -sama menyetujui Raperda ini menjadi Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Pasuruan.
Dalam kesempatan ini, Bupati Pasuruan menyampaikan pendapat akhirnya tentang persetujuan raperda kabupaten Pasuruan tentang perubahan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta pernyertaan Modal Daerah.
“Pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang menopang jalannya pemerintahan serta pembangunan di kabupaten Pasuruan. Untuk itu, perubahan Perda ini diarahkan pada tiga semangat utama yaitu : pemungutan yang lebih tertib dan efektif, pelayanan kepada masyarakat yang semakin berkualitas serta kebijakan yang adil dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat,” jelas mas Rusdi.
Lebih lanjut, mas Rusdi menyampaikan bahwa, melalui penyusunan Raperda ini terdapat beberapa pokok kebijakan yang telah di sepakati bersama guna mewujudkan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Pemkab Pasuruan memberikan kebijakan Pajak PBB-P2 yang lebih adil melalui penataan tarif secara berjenjang, Semakin kecil nilai objek pajaknya, semakin ringan pula tarifnya. Tidak hanya itu, pemkab juga memperhatikan para petani dan peternak dengan menetapkan tarif khusus yang lebih rendah bagi lahan produksi pangan dan ternak, demi menjaga ketahanan pangan di kabupaten Pasuruan,” ujarnya.
Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan terhadap berbagai layanan dan besaran tarif retribusi daerah, mencakup pelayanan kebersihan, pemanfaatan aset daerah, tempat rekreasi hingga perizinan tertentu.
“Penyesuaian ini dimaksudkan agar tarif yang berlaku menjadi jelas, wajar dan sebanding dengan kualitas layanan yang di terima masyarakat. Khusus sektor pelayanan kesehatan, seluruh penetapan tarif tidak di bedakan per kelas perawatan. Biaya jasa pelayanan dihitung secara merata. Ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah daerah kepada masyarakat,” tutur mas Rusdi.
Untuk Raperda penambahan penyertaan modal Daerah di tujukan kepada Empat BUMD strategis yaitu : PT.BPR Jatim, PT BPR Mina Mandiri, Perumda Air Minum Giri Nawatirta dan perusahaan perseroan daerah Pasuruan lestari jaya (Perseroda).
“Penambahan modal ini bertujuan memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperluas jangkauan layanan publik,” jelasnya.
Di akhir pendapatnya, mas Rusdi menyampaikan bahwa kedua Raperda yang telah mendapatkan persetujuan bersama ini adalah buah kerja keras kita semua, sekaligus bukti komitmen DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan fungsi legislasi demi lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas.
“Setelah disetujui, raperda ini akan segera kami tindak lanjut sesuai tahapan yang berlaku hingga ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda dan akan segera menyusun peraturan pelaksanaannya serta melakukan sosialisasi secara luas, agar kebijakan ini dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Sy)
