Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemda terdampak bencana di NTT secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (8/9/2026).
Rakor tersebut turut melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta para bupati dan jajaran Pemda dari delapan kabupaten di Pulau Flores.
Tujuh kabupaten yang mengikuti rakor merupakan daerah terdampak gempa bumi, sementara satu kabupaten lainnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
Tito mengapresiasi Pemda yang telah merealisasikan bantuan dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan meminta daerah dengan realisasi rendah segera mempercepat penyalurannya.
“Untuk Gubernur saya memberikan apresiasi karena dapat anggaran bantuan dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat, itu 43 persen. Ada juga yang 27 persen, 25 persen,” ujar Tito kepada awak media usai memimpin rakor.
Menurutnya, bantuan harus segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang masih berada di pengungsian maupun tenda darurat. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, serta kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak.
“Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak,” katanya.
Selain bantuan kebutuhan dasar, rakor membahas penanganan hunian bagi warga terdampak bencana. Tito meminta Pemda segera melakukan pendataan kerusakan, terutama rumah warga, sembari menunggu kondisi lapangan semakin stabil.
Pendataan dan verifikasi tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk bantuan serta pembangunan kembali rumah warga. Proses validasi dilakukan secara berlapis agar data kerusakan akurat dan bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
“Untuk yang ringan diberikan bantuan 15 juta, untuk yang sedang 30 juta, untuk yang berat 70 juta, bisa bangun sendiri di tanahnya,” jelas Tito.
Untuk rumah dengan kerusakan berat, pembangunan dapat dilakukan di lokasi semula atau in situ. Namun, apabila kondisi lahan tidak memungkinkan, warga akan direlokasi ke kawasan baru yang disiapkan pemerintah.
Dalam rakor tersebut juga dibahas perkembangan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah menyiapkan skema pembangunan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk hunian in situ dan melalui Kementerian PKP untuk pembangunan di kawasan relokasi.
Untuk mempercepat proses pembangunan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terutama dalam proses pengadaan.
“Rencana nanti Senin, kita akan datang ke BPKP bersama LKPP. Intinya agar cepat selesaikan lelang, karena waktunya tinggal pendek ini,” tandasnya.(Red)
