Nganjuk, restorasihukum.com – Pungutan liar (pungli) progam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), pada umumnya di kenal masyarakat progam nasional agraria (Prona) yang berada di Desa Babadan, Kecamtan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.
Sedangkan dari surat keputusan bersama (SKB) dari 3 (tiga) Mentri untuk progam PTSL Wilayah Jawa Timur diperbolehkan pungut biaya hanya Rp 150 ribu saja.
Informasi pungli yang dihimpun tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com atas dasar laporan masyarakat yang merasa keberatan akan pungutan yang dirasa cukup memberatkan pemohon PTSL.
Adapun nilai pungutan untuk pemohon PTSL sebesar Rp 750 ribu untuk setiap bidangnya atau perpemohon.
Saat awak media restorasihukum.com mendatangi rumah Panitia Prona untuk konfirmasi bersama Pemohon menyampaikan “Sudah satu tahun belum jadi mas, saya juga bantu ke Perangkat Desa Babadan, karena banyak sertifikat yang belum jadi karena lemot dalam pengerjaan.” Ujarnya.
Masih kata panitia menambahkan ” didesa Babadan pemohon PTSL sejumlah 1200 bidang.” Tutupnya.
Pembiayaan kegiatan Prona sendiri, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional pada Progam pengolahan Pertanahan.
Artinya progam ini, para peserta tidak di bebani biaya yang berdalih untuk pembuatan sertifikat oleh BPN.
Pemohon memang mempunyai kewajiban melengkapi persyaratan di antaranya patok pembatas, materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan dari Pengalihan Hak Atas dan Bangunan (PPh) bagi ketentuan perpajakan.
Warga pada umumnya masa bodoh yang penting sertifikat jadi.
Kades dan Perangkat Desa.adalah perangkat yang menjalankan amanat negara, amanat negara berarti amanat rakyat yang sudah seharusnya mementingkan kepentingan rakyat.
“Bagaimanapun dan dengan dalih apapun tidak di benarkan adanya praktek pungutan terhadap masyarakat pemohon, semua telah di biayai oleh pemerintah lewat Badan Pertanahan Negara (BPN). Pratek yang di lakukan oleh Kades dan panitia PTSL harus ada tindakan tegas dari aparat karena berani mematok ttarip hingga Rp 750.000 untuk satu bidangnya. (tim/red).
