Nganjuk, restorasihukum.com – Pasca lolosnya Bupati Nganjuk Drs.H.Taufiqurrahman dari jeratan KPK melalui putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.
Putusan tersebut mengundang berbagai pihak angkat bicara. Ketua Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) DPC PDIP Kabupaten Nganjuk, Jony Tri Wahyudi mengatakan, pihaknya menyambut baik putusan praperadilan di PN Jaksel. Karena Bupati Nganjuk dinyatakan menang melawan KPK dalam kasus yang menjeratnya hingga dia menyandang status tersangka oleh komisi anti rasuah tersebut.
Sedangkan putusan yang dikabulkan oleh PN Jaksel yakni mengalihkan kembali atau dilimpahkan kembali penanganan penyelidikan dan penyidikan kasus yang menjerat Bupati Taufiq ini ke Kejaksaan Negeri Nganjuk. “Kami bersyukur atas putusan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa supremasi hukum berjalan dengan baik, sebagai warga negara yang baik kita patuh serta menghormati proses hukum yang berjalan,” ujarnya.
Menurut Jony, Penanganan perkara atau penyelidikan awal kasus ini berada di tangan Kejaksaan Negeri Nganjuk, hingga saat ini Bupati Taufiq belum dinyatakan sebagai tersangka.
“Jadi kita tetap patuh pada putusan PN Jaksel tersebut, Sedangkan penetapan tersangka terhadap Bupati Taufiq oleh KPK itu tidak sah, “ucap Jony.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Nganjuk Drs.H. Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 6 Desember 2016 lalu. Bupati Nganjuk dua periode yang menjabat pada 2008-2013 dan 2013-2018 ini dijerat kasus di 5 proyek yang terjadi pada 2009.
Di antara proyek tersebut adalah proyek pembangunan jembatan Kedung Ingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngrajek di Kabupaten Nganjuk.
Pria asal Jombang -Jawatimur ini diduga telah melanggar 2 pasal yaitu Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B UU No.31/1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yakni penyalahgunaan wewenang dan pasal penerimaan gratifikasi.(kam/dra)
