Jakarta, restorasihukum.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengevaluasi intervensi stabilisasi harga pangan yang telah dilakukan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui kendala di lapangan dan memastikan berbagai program pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Tomsi mengatakan, pengendalian harga pangan perlu dilakukan secara konsisten karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Rakor pengendalian inflasi yang telah digelar hampir 200 kali akan terus dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
“Dalam kesempatan pagi hari ini, hampir 200 kali kita melaksanakan pertemuan setiap minggunya, dan tentunya kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang, terutama pangan tetap stabil, sehingga kita memberikan sesuatu yang terbaik berkaitan dengan daya beli masyarakat juga dapat terjaga,” ujar Tomsi.
Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Agustus 2026 secara month-to-month tercatat sebesar 0,21 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dengan andil 0,17 persen.
Sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras.
Kenaikan harga juga terjadi di sejumlah daerah. Sulawesi Utara dan Gorontalo tercatat sebagai dua provinsi dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) relatif tinggi, masing-masing sebesar 12,45 persen dan 10,25 persen. Komoditas yang turut memengaruhi kenaikan tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.
Menanggapi kondisi tersebut, Tomsi meminta agar intervensi pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi terhadap hasilnya. Daerah penerima bantuan diminta kembali diundang dalam pertemuan khusus bersama Kementerian Pertanian untuk melihat dampak bantuan terhadap pengendalian harga.
Hal serupa juga disampaikan Tomsi setelah mendengarkan paparan Perum Bulog. Ia menyoroti masih terdapat 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras.
Sejumlah daerah, seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Maybrat, bahkan masih mencatatkan harga beras yang tinggi. Karena itu, Tomsi meminta Bulog melakukan evaluasi bersama daerah-daerah tersebut untuk mengetahui penyebab harga beras belum mengalami penurunan.
Tomsi mengapresiasi berbagai upaya stabilisasi yang telah dilakukan Bulog. Namun, ia menekankan bahwa efektivitas intervensi perlu diukur berdasarkan hasil yang terlihat di lapangan.
“Upaya-upayanya sudah oke nih, sudah bagus, saya sangat menghargai, tapi kan kita tidak bisa dengan upaya yang sudah baik ini tapi hasilnya belum baik. Nah ini harus dicari penyebabnya,” ungkap Tomsi.
Ia juga mengingatkan masih terdapat berbagai pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti bersama untuk menjaga stabilitas harga pangan. Seluruh pihak diminta terus memperkuat kerja sama agar pengendalian inflasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya, masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga ini. Kami minta kesediaannya, keikhlasannya untuk betul-betul dapat kita laksanakan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita,” pungkas Tomsi.(Red)
