Bandung, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk mengembangkan inovasi dalam pendanaan alternatif guna memperkuat pembiayaan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paparan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Dana Transfer Daerah Kota Bandung di Balai Kota, Selasa (9/9/2025).
Dalam rapat yang turut dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan itu, Bima menegaskan pentingnya pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan di luar dana Transfer ke Daerah (TKD) agar pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap terjamin.
“Saya mendorong Kota Bandung terus melanjutkan inovasi untuk meningkatkan PAD dari sumber-sumber alternatif, sebagai contoh bagi daerah lain,” kata Bima.
Ia menyebut sejumlah skema pendanaan alternatif yang dapat dijajaki, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan obligasi atau sukuk, pemanfaatan dana CSR, serta optimalisasi aset daerah.
Selain membahas pembiayaan, kunjungan Wamendagri juga dimanfaatkan untuk memantau pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional di Kota Bandung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, serta Sekolah Rakyat.
Bima menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengurus koperasi, dan menyebut sistem pengelolaan koperasi di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, sebagai contoh praktik baik yang dapat direplikasi.
“Sistem koperasi di Cileunyi Wetan sudah berjalan baik. Sudah dikunjungi berbagai pejabat kementerian dan bisa jadi referensi,” ujarnya.
Terkait program MBG, Bima meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lokasi dan sarana pendukung agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berjalan efektif.
Di akhir kunjungan, Bima juga menyinggung partisipasinya dalam kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di sejumlah RW di Kecamatan Gedebage bersama Wali Kota Bandung. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata kolaborasi menjaga kondusivitas lingkungan.(Red)
