Jakarta,restorasihukum.com – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengumumkan kebijakan penurunan biaya perkara untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK). Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung (KMA) Prof. Dr. Sunarto dalam peringatan HUT ke-80 MA yang digelar di Balairung MA, Jakarta, Selasa (19/8).
Dalam pidatonya, Sunarto menyebutkan bahwa biaya kasasi yang sebelumnya sebesar Rp500.000 diturunkan menjadi Rp400.000. Sementara itu, biaya PK dipangkas dari Rp2.500.000 menjadi Rp2.000.000. Penurunan ini mulai berlaku per 1 September 2025, sesuai dengan Surat Keputusan KMA Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025.
MA menyebut kebijakan ini merupakan hasil dari efisiensi biaya yang terjadi sejak penerapan layanan perkara berbasis elektronik. Sejak Mei 2024, proses pengajuan kasasi dan PK dapat dilakukan secara daring, menghilangkan sejumlah komponen biaya seperti pengiriman berkas dan pos.
“Penurunan biaya perkara ini adalah komitmen Mahkamah Agung untuk meringankan beban finansial masyarakat pencari keadilan,” ujar Sunarto. “Kami ingin membuka akses yang lebih luas agar setiap warga negara dapat memperjuangkan haknya di tingkat peradilan tertinggi.”
Langkah ini sejalan dengan tema HUT MA ke-80 tahun ini, “Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat.” Dengan biaya perkara yang lebih terjangkau, MA berharap akses terhadap keadilan semakin merata dan tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat kurang mampu. (Red)
