MALANG, Restorasi Hukum – Kondisi Terminal Mulyorejo di Jl. Raya Mulyorejo No.100, Kec. Sukun, Kota Malang` memprihatinkan. Aset milik `Dinas Perhubungan Kota Malang` senilai miliaran rupiah itu kini terbengkalai, kumuh, dan diduga disalahgunakan sebagai tempat penimbunan materia
Pantauan di lapangan pada `Sabtu, 12 Juli 2026 pukul 16.12 WIB`, suasana terminal sangat sepi. Papan nama `DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG` di gerbang depan sudah kusam dan tertutup semak.
Masuk ke area dalam, kondisi lebih parah. Jalanan aspal rusak, dipenuhi tanah dan rumput liar. Di sisi kiri gerbang terlihat `gundukan material berwarna hitam` yang ditutup terpal. Beberapa bangunan pos jaga dalam kondisi kosong. Hanya terlihat 2-3 kendaraan yang terparkir.
Padahal jam tersebut merupakan jam sibuk angkutan umum. Seharusnya terminal ramai oleh aktivitas kendaraan dan penumpang.
“Ini jelas pemborosan aset negara. Dulu bangunnya pakai uang rakyat, sekarang dibiarkan mangkrak dan dipakai tidak jelas,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Menurut data, Terminal Mulyorejo merupakan terminal tipe C yang pembangunannya dibiayai APBD Kota Malang. Namun sejak trayek angkutan dipusatkan di Terminal Landungsari dan Arjosari, terminal ini tidak pernah difungsikan lagi.
DUGAAN PENYALAHGUNAAN:
Keberadaan tumpukan material di dalam area terminal menimbulkan dugaan adanya `penyalahgunaan aset`. Belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas penimbunan tersebut dan apakah ada izin resmi dari Pemkot.
TANGGAPAN RESMI DITUNGGU:
Hingga berita ini diturunkan, pihak `Dinas Perhubungan Kota Malang` belum memberikan keterangan resmi terkait fungsi dan rencana ke depan Terminal Mulyorejo.
TUNTUTAN
Praktisi hukum tata negara meminta `Inspektorat Kota Malang dan BPK` segera melakukan audit. “Aset daerah wajib dipelihara dan dimanfaatkan. Kalau tidak dipakai, harus dilelang atau dialihfungsikan. Membiarkan begini sama saja dengan pembiaran kerugian negara,” tegasnya.
Warga juga mendesak `Walikota Malang` segera mengambil kebijakan. Entah direvitalisasi jadi pusat UMKM, RTH, atau dilelang agar aset tidak terus terbengkalai.
