SURAKARTA, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan krusialnya peran hubungan masyarakat (humas) dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan publik. Insan humas dituntut mampu menyampaikan arah kebijakan, tujuan program, serta manfaat pembangunan secara efektif agar dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas.
Penegasan tersebut disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara dalam Konvensi Humas Indonesia Surakarta 2026 bertajuk “Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia” di The Sunan Hotel Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (17/10/2026). Menurutnya, tantangan terbesar tata kelola pemerintahan saat ini adalah menjaga keterhubungan yang erat antara kebijakan pemerintah dan realitas sosial di lapangan.
Guna membangun komunikasi yang berdampak, Bima mendorong penguatan ruang dialog dua arah melalui jejaring silaturahmi serta kombinasi interaksi digital dan tatap muka secara langsung. Langkah ini dinilai penting untuk menyerap aspirasi publik sekaligus memastikan narasi pemerintah disampaikan secara relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa melupakan pentingnya interaksi nyata di luar media sosial.
Lebih lanjut, Wamendagri menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama kehumasan yang hanya bisa dibangun melalui konsistensi nilai, keteladanan, serta keselarasan antara perkataan dan tindakan nyata. Bima juga mengajak praktisi humas untuk terus menghidupkan narasi kebangsaan melalui kisah inspiratif dan rekam jejak para tokoh di berbagai daerah guna memperkokoh identitas nasional dan semangat kebersamaan. (Red)
