Pidie Jaya, restorasihukum.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur dan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas utama pemulihan pascabencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Hal ini disampaikan Tito saat menghadiri buka puasa bersama masyarakat di Gedung Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Pidie Jaya, pada Sabtu (21/2/2026).
Selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito menyatakan pembangunan huntap harus dipercepat agar warga yang rumahnya rusak berat atau hilang segera memperoleh kepastian tempat tinggal.
Ia menekankan, proses pembangunan huntap melibatkan pemerintah daerah (Pemda), khususnya dalam memastikan validitas dan kelengkapan data penerima bantuan.
“Hunian tetap ini prosesnya melibatkan pemerintahan daerah, dan pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar penyiapan datanya,” tegas Tito.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama percepatan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa permintaan percepatan dari kepala daerah harus diimbangi dengan kesiapan data yang terverifikasi secara menyeluruh.
“Kecepatan membangun huntap itu nomor satu adalah data dari Pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini,” ujarnya.
Mendagri Tito saat menghadiri buka puasa bersama masyarakat di Gedung Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Pidie Jaya, (21/2/2026).
Selain hunian tetap, Tito juga menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jembatan penghubung yang rusak akibat bencana. Ia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk membangun jembatan permanen dua jalur di lokasi jembatan sementara yang roboh.
Menurut Tito, jalur tersebut merupakan akses strategis yang menghubungkan Medan dengan Banda Aceh dan kerap dilalui kendaraan logistik bertonase besar, sehingga membutuhkan konstruksi yang kuat dan andal.
“Menteri PU tadi sudah kontak, setengah jam lalu kami komunikasi. Akan dibangun jembatan permanen di sebelah jembatan sementara yang roboh itu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Tito mengakui masih terdapat sejumlah persoalan lanjutan, seperti rumah warga yang terdampak lumpur serta sekitar 1.500 hektare lahan sawah yang belum pulih. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan sabo dam dan penguatan tanggul sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir susulan.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan Pemda, Tito berharap percepatan pembangunan infrastruktur dan huntap di Pidie Jaya dapat berjalan efektif dan menyeluruh, sehingga masyarakat terdampak segera bangkit dengan kepastian tempat tinggal dan akses transportasi yang memadai.
Usai acara buka puasa bersama, Tito menyerahkan bantuan berupa perlengkapan ibadah, pakaian, jilbab, celana, kemeja, jaket, dan rompi kepada warga. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan salat Tarawih bersama masyarakat setempat.(Red)
