Tulungagung, restorasihukum.com – Untuk mengantisipasi banyaknya keluhan kalangan buruh/karyawan terkait tunjangan hari raya keagamaan di perusahaan tempat mereka bekerja, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur membuka Posko Satuan Tugas Peduli Lebaran.
Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung, Nina Hartiani, menerangkan bahwa, “Pembukaan posko pengaduan ini bertujuan untuk menampung seluruh keluh-kesah para pekerja terkait dengan THR keagamaan”.
Dan untuk satgas Lebaran itu sendiri sepenuhnya diisi oleh petugas dinsosnakertrans, bersama unsur kepolisian dan perwakilan serikat pekerja.
“Satgas juga dimungkinkan melakukan inspeksi mendadak di lapangan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) Keagamaan,” jelas Nina.
Menurut Nina Aktivitas satgas itu bersifat statis dan dinamis. Statis karena petugas standby di posko yang bertempat di kantor dinsosnakertrans, namun juga bersifat dinamis saat muncul pengaduan dari buruh/pekerja dengan melakukan investigasi di lapangan.
Ketika ditanya sanksi apa yang akan diberikan jika ditemukan ada perusahaan ‘nakal’, Nina tidak menjelaskan mekanisme sanksi yang mungkin dijatuhkan Satgas Lebaran ataupun pihak dinsosnakertrans pada perusahaan ‘nakal’ yang tidak membayarkan THR pada karyawannya sebelum ‘H-7’ Lebaran.
Ia hanya menjelaskan jika posisi Satgas Lebaran yang dibentuk saat ini hanya bersifat mediator semata, yakni memfasilitasi proses mediasi antara pemilik perusahaan dengan para pekerja. (nkh)
