Lumajang, restorasihukum.com – Kasus dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali mencuat di Kabupaten Lumajang setelah Satreskrim Polres Lumajang melakukan pengecekan sebuah gudang di Desa Pandasari, Kecamatan Kedungjajang, pada Rabu (10/12/2025).
Gudang tersebut diketahui milik seorang pria berinisial H, yang diduga kuat menjadi perantara (solarmen) dalam praktik penimbunan solar bersubsidi yang dibeli dari sejumlah SPBU di wilayah Lumajang.
Dari pantauan di lokasi, polisi menemukan sejumlah drum atau kempu berukuran besar yang diduga digunakan untuk menampung solar subsidi. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa gudang tersebut telah lama menjadi lokasi pengumpulan solar untuk kemudian dijual kembali dengan harga industri.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, H diduga memerintahkan orang-orangnya membeli solar subsidi dari berbagai SPBU di Lumajang. Solar tersebut kemudian disimpan di gudang Pandasari Kecamatan Kedungjajang sebelum dipasarkan kembali melalui jasa transportir PT GAS.
Praktik ini, apabila terbukti, jelas merugikan negara dan masyarakat karena memanfaatkan celah distribusi BBM bersubsidi demi keuntungan pribadi.
Melalui keterangan WhatsApp (WA) yang disampaikan Humas Polres Lumajang, pengecekan dilakukan pada Rabu, pukul 14.00 WIB oleh Satreskrim Polres Lumajang.
“yang melakukan pengecekan adalah dari SatResKrim POLRES Lumajang yakni kemarin hari RABU, tanggal 10 Desember 2025 pukul 14.00 di gudang milik H,” ujar Humas Polres Lumajang.
“Pada saat dilakukan pengecekan tidak ada bongkar muat barang, tidak ada barang yang diamankan, dan perkara masih dalam tahap penyelidikan. Pemilik akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan,” jelasnya.
Pihak kepolisian memastikan proses hukum akan tetap berjalan meski belum ditemukan barang bukti saat pengecekan.
“Jika terbukti maka pemilik akan terancam pasal berlapis dugaan penimbunan solar subsidi ini terbukti, H berpotensi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan ancaman hukuman meliputi Pidana penjara maksimal 6 tahun dan Denda hingga Rp 60 miliar,” tambahnya.
Penggerebekan ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Praktik penimbunan BBM subsidi dinilai tak hanya melanggar hukum, tetapi juga memicu kelangkaan dan mengganggu ketersediaan energi di wilayah Lumajang.
Publik menilai penanganan kasus seperti ini harus dilakukan secara transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan memastikan perkara tidak menguap tanpa kejelasan.
Tim media dan masyarakat menyatakan akan terus memantau perkembangan penyelidikan, mulai dari proses pemanggilan pemilik gudang solarmen hingga kemungkinan penetapan tersangka.
Masyarakat berharap proses hukum berjalan jelas, transparan, dan memberikan kepastian hukum, serta tindakan tegas bagi pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.(Red)
