Hadiri Dialog Nasional DPD RI, Wamendagri Ribka Haluk Minta Perda Dibuat Sesuai Kebutuhan Daerah

0
1

Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya penguatan ekosistem pembentukan produk hukum daerah agar Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam arahannya, Ribka mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sekadar menyalin produk hukum dari daerah lain tanpa memperhatikan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing. Pembentukan regulasi daerah harus didasari kajian akademis yang memadai, data yang akurat, serta pelibatan masyarakat secara bermakna (meaningful participation). Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan Perda tidak diukur dari banyaknya regulasi yang dihasilkan, melainkan dari besarnya manfaat yang dirasakan langsung oleh publik.

Lebih lanjut, Wamendagri menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia perancang peraturan di daerah serta koordinasi lintas lembaga yang efektif. Pemda bertugas menyusun regulasi, Kementerian Hukum melakukan harmonisasi, Kemendagri memfasilitasi, dan DPD RI menjalankan fungsi evaluasi. Kemendagri berkomitmen memperkuat sinergi tersebut agar seluruh produk hukum daerah selaras dengan ketentuan nasional serta disosialisasikan secara luas sebagai pedoman tata kelola pemerintahan. (RED)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here