Sumenep, restorasihukum.com – Seperti yang di ketahui upah minimum untuk kabupaten Sumenep 2015 sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur ditetapkan Rp 1.253.500.
Namun pada kenyataannya sebanyak 40 persen perusahaan di Sumenep belum mampu membayar karyawannya sesuai upah minimum kabupaten (UMK) yang telah di tetapkan tersebut.
Menurut penuturan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, A. Kamarul Alam, mengatakan bahwa di Sumenep ini ada 540 lebih perusahaan, baik perusahaan besar, sedang, maupun kecil.
Dan dari ratusan perusahaan tersebut, yang sudah memenuhi UMK hanya sekitar 60 persen saja.
Menurutnya perusahaan-perusahaan yang belum mampu membayar sesuai UMK, sebagian besar merupakan perusahaan kecil dengan jumlah karyawan di bawah 10 orang. “Biasanya toko-toko kecil. Upah karyawannya masih di bawah UMK. Kalau perusahaan besar dan sedang, rata-rata sudah mematuhi UMK,” paparnya.
Kendati demikian pihaknya tetap menghimbau perusahaan-perusahaan tersebut untuk memenuhi aturan dengan membayar karyawan sesuai UMK. Apalagi sampai batas waktu yang ditentukan,karena hingga saat ini tidak ada satupun perusahaan di Sumenep yang mengajukan penangguhan pemberlakuan UMK 2015.
Ia menjelaskan bahwa jika memang ada perusahaan yang merasa keberatan membayar sesuai UMK, harusnya mereka mengajukan surat permohonan penangguhan pembayaran. Tapi sampai batas akhir yakni 31 Desember 2014, tidak ada satupun yang mengajukan penangguhan.
Dalam hal in ia mengungkapkan bahwa pihaknya hanya sebatas melakukan monitoring. Sedangkan untuk pengawasan pelaksanaan UMK, akan dilakukan oleh bidang pengawasan, termasuk untuk menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang belum memenuhi UMK.
“Sanksi pertama secara administratif teguran, kemudian peringatan tertulis, apabila membandel, ya bisa saja perusahaan itu ditutup,” pungkasnya.(msw)
