Jakarta restorasihukum.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto berharap, penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebaiknya tidak lagi dibahas. Menurutnya banyak isu lebih fundamental yang perlu dibahas dalam masa transisi ini. “Ah, itu kuno. Kalau presiden dan presiden terpilih bertemu, masa bahas BBM terus. Masih banyak masalah lain yang lebih fundamental,” ucap Djoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2014).
Menurut Djoko, pertemuan Presiden SBY dengan presiden terpilih Joko Widodo di Bali beberapa waktu lalu, tidak hanya membahas persoalan BBM saja. Beliau tidak sepakat dengan adanya anggapan bahwa Presiden SBY menolak permintaan Jokowi untuk menaikkan harga BBM. Menurutnya, penyusunan APBN – P 2014 dan juga RAPBN 2015 sesuai undang-undang adalah kewenangan penuh dari pemerintahan SBY. Sedangkan itu semua dilakukan atas nama undang – undang, pada saat dalam pemerintahan SBY. Terus tidak sepakatnya sama siapa?” ucap dia.
Jokowi menginginkan postur RAPBN 2015 yang menekan angka subsidi sehingga bisa memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintahannya kelak. Ruang fiskal itu berguna untuk mendanai sejumlah program prioritas. Di dalam RAPBN 2015 yang disusun pemerintah, jumlah subsidi energi mencapai Rp 291,1 triliun. Jumlah itu meningkat dari alokasi APBN-P 2014 sebesar Rp 246,5 triliun. ( Askt )
