Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Hery Susanto, eks Ketua Ombudsman RI, dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 hingga 2025.
Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
Selain pidana penjara, JPU menuntut Hery membayar denda sebesar Rp300 juta. Denda tersebut wajib dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayarkan, harta atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi denda. Jika tidak mencukupi atau tidak memungkinkan dilakukan, denda diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
JPU juga menuntut Hery membayar uang pengganti sebesar Rp4,15 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.
Apabila uang pengganti tidak dibayar atau belum mencukupi, Hery dituntut menjalani pidana penjara selama tiga tahun. Pembayaran sebagian uang pengganti akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa penjara sebagai pengganti kewajiban tersebut.
Dalam tuntutannya, JPU juga meminta sejumlah barang bukti ditetapkan penggunaannya. Sebagian dokumen dan barang bukti elektronik diminta digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Laode Sinarwan Oda.
Sementara itu, aset berupa tanah dan bangunan di Pulo Gebang Permai, Cakung, Jakarta Timur, seluas 210 meter persegi beserta sertifikat hak miliknya diminta dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
JPU turut meminta terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp10 ribu.
Atas tuntutan tersebut, penasihat hukum Hery Susanto menyampaikan bahwa terdakwa bersama penasihat hukumnya akan mengajukan pembelaan atau pledoi.
Sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis (8/10/2026) dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. (Red)
