Kalimantan, restorasihukum.com – Kantor bersama Kepolisian Republik Indonesia dengan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangsu Resor Suzhou di kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan anggota DPR RI Komisi I Drs. HM. Syaiful Bahri Anshory, MP. Dirinya menilai hal tersebut akan mengancam kedaulatan NKRI.
Keamanan satu atap itu beredar kabar di media sosial tersebut menyebutkan untuk mengamankan industri Milik Kawasan Ketapang di Muara Pawan, dikuatkan lagi telah dikunjungi pejabat Biro Keamanan Provinsi Jiang Shu dalam rangka meresmikan kantor bersama.
“Harus segera di lacak benar tidaknya info tersebut kalau memang itu benar. Menurut saya pemerintah harus bertindak tegas terhadap polisi atau oknum polisi yang melakukan hal yang kurang patut terhadap kedaulatan negeri ini”, desak DPR RI dari daerah pemilihan kabupaten Lumajang dan kabupaten Jember, Sabtu (14/7).
“Bagi saya itu sudah melanggar etika pergaulan politik internasional, sebenarnya kalau dalam kontek dimana di suatu negara saja gejolak bisa saja itu terjadi, pendirian kantor bersama untuk keamanan suatu negara, itu pun harus dalam wadah badan payung PBB, lah sekarang indonesia aman-aman saja. Untuk itu pihak Polri harus betul-betul serius menangani hal ini, biar kedepan tidak ada peristiwa seperti ini lagi”, papar Syaiful Bahria kepada Kontributor Elshinta Efendy Moerdiono.
Menurut politisi PKB melihat adanya doktrin politik terselubung dengan menggunakan kekuatan Polri dan Keamanan Publik Rakyat Tionghoa dalam negara kedaulatan RI. Keadaan ini bisa memecahkan belah persatuan NKRI, imperialisme gaya baru dengan kedok kerjasama industri dan presiden, Menkopolhukam serta Kapolri harus segera turun tangan sebelum semuanya terlambat menyelamatkan negara ini.
