Pekanbaru, restorasihukum.com – Dugaan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan antikorupsi Jekson Sihombing terus menuai sorotan publik. Kasus ini dinilai mencerminkan persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya setelah Kepolisian Daerah (Polda) Riau membantah tudingan kriminalisasi dan menyebut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau sebagai pihak yang menetapkan kelengkapan berkas perkara (P21).
Melalui Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kapolda Riau Herry Heryawan menegaskan bahwa proses hukum terhadap Jekson telah berjalan sesuai prosedur karena telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Riau. Namun, pernyataan tersebut justru memicu kritik karena dinilai sebagai bentuk saling lempar tanggung jawab antarlembaga penegak hukum.
Sorotan tajam datang dari Wilson Lalengke, pembela hak asasi manusia internasional asal Indonesia. Ia menilai perkara yang menjerat Jekson bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan dugaan kejahatan negara terhadap warga negara yang kritis.
“Ketika aparat penegak hukum menangkap seorang aktivis tanpa surat perintah, menahannya tanpa prosedur sah, dan kemudian merekayasa tuduhan pemerasan, itu bukan sekadar pelanggaran hukum. Itu adalah kejahatan negara terhadap warganya. Dan kejahatan negara ini harus ditindak dengan hukuman yang setimpal,” ujar Wilson, pada Jumat (6/2/2026).
Wilson menambahkan, praktik kriminalisasi terhadap aktivis berpotensi menjadi ancaman nyata bagi demokrasi dan supremasi hukum. Menurutnya, ketika aparat penegak hukum diduga merekayasa perkara untuk membungkam suara kritis, maka keadilan kehilangan makna substantif.
“Jika negara membiarkan aparatnya merekayasa kasus, maka kita sedang berjalan menuju tirani. Hukum kehilangan makna, keadilan menjadi ilusi, dan rakyat hanya menjadi korban dari permainan kekuasaan,” jelasnya.
Dalam persidangan, dugaan pelanggaran prosedur semakin menguat. Dua anggota kepolisian yang dihadirkan sebagai saksi mengakui bahwa penangkapan Jekson dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan dan penahanan tanpa Surat Perintah Penahanan. Selain itu, rekaman CCTV yang dihadirkan di persidangan disebut tidak menunjukkan adanya transaksi uang sebesar Rp150 juta sebagaimana tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepada Jekson.
“Ini adalah tindakan unlawful, tindakan di luar hukum, yang disengaja. Aparat yang melakukan rekayasa kasus harus dijerat dengan Pasal 278 KUHP baru, yang mengancam pelaku rekayasa kasus dengan pidana 12 tahun penjara. Jika hukum tidak ditegakkan di sini, maka hukum di Indonesia hanyalah sandiwara belaka,” tegas Wilson.
Kasus ini juga memunculkan sorotan terhadap dugaan keterkaitan kepentingan bisnis sawit dengan aparat penegak hukum. Nama pengusaha sawit Martias Fangiono dan Surya Dumai Group disebut-sebut dalam berbagai diskusi publik sebagai bagian dari jejaring kepentingan yang beririsan dengan perkara Jekson. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait mengenai tudingan tersebut.
Jekson Sihombing dikenal aktif mengungkap dugaan korupsi dan pelanggaran lingkungan di Riau selama lebih dari lima tahun. Sejumlah laporannya berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pemerintah daerah serta aktivitas perusahaan sawit yang diduga merambah kawasan hutan secara ilegal. Upaya tersebut bahkan disebut turut mendorong terbitnya Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan pada 2025.
Berbagai kalangan menilai, perkara yang menimpa Jekson tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh persoalan moral, politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Aristoteles (384-333 SM) pernah mengatakan bahwa hukum adalah “akal tanpa nafsu.” Namun di Riau, hukum justru dijalankan dengan penuh nafsu kepentingan, nafsu melayani oligarki, dan nafsu menindas rakyat.
Wilson Lalengke menutup dengan sebuah pernyataan keras dan mendorong perlawanan atas penindasan negara terhadap rakyat.
“Jika hukum terus dijadikan alat kekuasaan, maka rakyat Indonesia tidak lagi hidup dalam negara hukum, melainkan negara penindasan. Dan sebagai pembela hak asasi manusia, saya serukan: penindasan ini harus dilawan, dengan pena, dengan suara, dengan aksi, sampai keadilan benar-benar tegak,” ujarnya tegas.
Publik kini menanti sikap tegas negara untuk memastikan proses hukum berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun. Kasus ini menjadi ujian penting bagi komitmen Indonesia sebagai negara hukum, sekaligus penanda sejauh mana negara hadir untuk melindungi warganya yang memperjuangkan kepentingan lingkungan dan keadilan publik.(Red)
