Kediri, restorasihukum.com – Pada pemberitaan Restorasi Hukum Nasional (RHN) sebelumnya disebutkan bahwa ada oknum pejabat di wilayah Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri menutupi kasus pelecehan seksual anak bawah umur, antara pejabat pegang kendali satu dengan lainnya saat di konfirmasi terkesan menutupi, sangat berhati hati dalam memberikan keterangan serta terlihat diraut wajahnya ada kecemasan yang mendalam.
Korban Sebut saja Bunga (inisial) usianya saat kejadian masih 9th sedang pelakunya “Kas” usia 60th. Dari keterangan yang dihimpun team investigasi media RHN dan LSM Granad, LSM Cacak, dan tokoh masyakarat kediri “Romo Semi” mulai keterangan dari ibu korban samiyati, kakek korban Samidi alias mbah Blending memang “Bunga” jadi korban pelecehan seksual, tapi keterangan pejabat di Plosoklaten tidak sama degan keterangan korban, saling lempar tanggung jawab. Apakah fungsi tiga pilar tidak jalan? Hanya mereka yang bisa menjawab.
Dari keterangan Pj Kepala desa Sumberagung Purnami, juga menjabat Kasi PMD Kecamatan Plosoklaten saat dikonfirmasi, dengan sangat hati hati bahwa memang dia menangani kasus pelecehan seksual “Bunga” anak usia 9th dan telah diselesaikan secara kekeluargaan dikantor desa sumberagung, dimana pelaku memberikan kompensasi berupa uang sebesar 60jt kepada korban untuk biaya sekolah dan biaya hidupnya, “Jadi memang ada kasus pelecehan seksual di wilayahnya. Red” saat ditanya apakah kalau sudah ada perdamaian dengan kompensasi uang damai 60jt tersebut urusan pidananya sudah selesai, Pj. Kepala desa tidak bisa menjawab dan diam, korban tetap akan menanggung beban penderitaan secara fisik dan psikologis selamanya, dari beban psikologis termasuk rasa minder dengan lingkungan apalagi dengan teman sekolahnya, Pj.Kades sumberagung sempat berkata dengan nada lirih dan bingung bahwa “orang tua korban sudah tidak menuntut ke pelaku dan korban sudah dipindahkan kepondok pesantren berarti aman dan damai” beginilah kualitas seorang pejabat kepala desa yang patut di pertanyakan, lebih2 saat ditanya tindakan apa yang dilakukan kepada korban selanjutnya? beliau menyampaikan bahwa korban sudah dibawa ke KPAI kediri dan team RHN diminta untuk tanya ke Puskesmas Pranggang karena secara medis sudah ditangani oleh bidan Diah dipuskesmas, dengan didasari jawaban dan arahan dari Pj. Kepala desa sumberagung tersebut maka pada saat itu juga team mendatangi puskesmas untuk meminta konfirmasi ke bidan Diah, bagian informasi mengatakan bahwa bidan lagi keluar untuk menjemput anaknya disekolahan, begitu juga kepala puskesmas lagi tidak ada di tempat.
Pada hari berikutnya team mendatangi lagi puskesmas pranggang untuk meminta konfirmasi ke bidan Diah tapi bidan Diah lagi ada kegiatan Posyandu, sehingga terpaksa team menemui kepala puskesmas pranggang dr.Santoso dan seorang stafnya, saat dimintai konfirmasi kasus pelecehan seksual yang menimpa “Bunga” dokter santoso dan staf nya mengatakan bahwa kasus tersebut sudah ditangani oleh bidan Diah dan katanya juga sudah di bawa ke KPAI kediri, saat ditanya siapa yang menerimanya di KPAI dan hasilnya bagaimana dia juga tidak tau menahu dan minta team RHN untuk tanya saja ke bidan Diah dan KPAI kediri, yang patut dipertanyakan disini adalah tidak adanya koordinasi antar instansi,kepala puskesmas yang seharusnya mengikuti perkembangan juga tidak tau menahu dan melemparkan ke bidannya, jelas sudah semua pejabat saling lempar tanggung jawab padahal mereka semua dibayar oleh rakyat, apakah kinerjanya seperti itu. Ditempat terpisah team RHN dan LSM sudah tiga kali mendatangi rumah pelaku “Kas” untuk di mintai keterangan tetapi rumahnya selalu tertutup rapat dan tetangganya tidak tahu menahu akan keberadaan pelaku.
Pada hari berikutnya baru team bisa menemui bidan Diah untuk dimintai konfirmasi mengenai kasus tersebut, saat memberikan konfirmasi tersebut bidan Diah juga didampingi oleh staf puskesmas yang sebelumnya juga mendampingi dokter santoso, Disini bidan Diah menerangkan dengan jelas dan gamblang tentang kronologi asal mulanya terungkapnya kasus ini. Bidan bercerita bahwa suatu hari didatangi korban “Bunga” dan temennya ke puskesmas untuk test kehamilan karena korban katanya mengalami keputihan, bidan juga sempat tanya “anak kecil kok test kehamilan dan keputihan..” Korban menjawab karena sudah sering diperlakukan tidak senonoh oleh pelaku “Kas” usia 60th selama satu tahun di tengah kebun tebu. Saat bidan Diah ditanya apa tindakan selanjutnya terhadap korban “Bunga”, bidan menjawab memeriksanya dipuskesmas dan tidak mau menjawab hasil pemeriksaannya pada team investigasi. Tak disangka Bidan Diah bercerita, bahwa korban tidak dibawa ke KPAI kediri untuk di periksa KPAI, sehingga terjadi kejanggalan dan perbedaan statement antara Purnami Pj.kepala desa, dokter santoso kepala puskesmas pranggang dan bidan Diah sendiri, padahal kepala puskesmas pranggang dokter santoso dan stafnya serta Pj.kades sumberagung Purnami mengatakan bahwa korban di bawa ke KPAI kediri.
Dari ketiga pejabat tersebut patut dicurigai ada permainan apa di balik semua skenario ini. Saat bidan Diah ditanya tentang kompensasi uang dari pelaku sebagai tanda damai sebesar 60jt untuk biaya sekolah dan hidup korban, Bidan menjawab dengan tertawa dan mbulet bahwa tidak ada kompensasi uang tersebut, tapi mengapa pada saat ditanya tentang uang 2.5jt yang diberikan kepada orang tua korban untuk sangu lebaran, bidan dengan wajah sangat kaget dan kebingungan menjawab sambil tertawa tawa,” uang dari mana…sebab dari konfirmasi dilapangan menyebutkan bahwa yang menyerahkan uang 2.5jt kepada ibu korban samiyati adalah bidan Diah. Saat ditanya lagi keberadaan uang 60jt bidan tetap menjawab tidak ada uangnya dengan nada bergurau dan bercanda seakan akan kasus ini kasus ringan dan sudah selesai.
Bidan Diah juga mengatakan tidak melapor hasil pemeriksaan terhadap korban pada atasannya dan saat ditanya hasil pemeriksaan dia bilang ada kode etik sehingga tidak boleh tahu… Dari semua jawaban bidan Diah dapat dilihat adanya skenario besar dan seolah olah menutupi kasus besar tersebut, dengan kejadian pelecehan seksual tersebut harusnya babinkamtibmas dan Babinsa mengetahui sehingga segera diambil tindakan yang cepat dan tepat untuk penanganannya dan perlu dijelaskna juga bahwa ancaman pidananya pelecehan anak dibawah umur melanggar UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maximal 15th penjara dengan denda maximal 300jt, dan ancaman di kebiri selain itu pihak2 yang secara sengaja menutupi/menyembunyikan tindakan kejahatan bisa dikenai pidana ancaman. Sekarang masyarakat menunggu tindakan aparat penegak hukum di kediri, apakah kasus besar ini akan menguap. (Rd)
