Jakarta, restorasihukum.com – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti atau tahap II kepada Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT QSS di Kalimantan Barat periode 2017 hingga 2025.
Penyerahan tersebut dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026). Lima tersangka yang diserahkan terdiri atas SDT alias Aseng dan empat tersangka lainnya, yakni YA selaku Komisaris PT QSS, IA selaku Konsultan Perizinan PT QSS sekaligus Direktur PT BMU, HFSD selaku penyelenggara negara yang menjabat Analis Pertambangan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, serta AP selaku Direktur PT QSS.
Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Dalam perkara ini, penyidik mengumpulkan alat bukti berupa keterangan 113 saksi, delapan ahli, serta sejumlah surat dan dokumen.
Sebelumnya, penyidik JAM PIDSUS juga telah menyita sejumlah aset yang berkaitan dengan perkara tersebut. Aset yang disita meliputi sembilan tug boat, tujuh kapal tongkang, satu unit Lamborghini, satu unit Fortuner VRZ, satu unit Toyota Camry, 46 unit dump truck, 10 unit excavator, dua unit bulldozer, tiga unit kendaraan operasional pertambangan Triton, empat bidang tanah beserta bangunan di Pontianak, serta dua bidang tanah kosong di wilayah yang sama.
Setelah dilakukan inventarisasi dan pemasangan tanda sita, pengelolaan aset tersebut diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.
Kejaksaan Agung menyebut penyitaan dan penilaian aset dilakukan untuk menyelamatkan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Nilai sementara aset yang telah dinilai mencapai Rp350 miliar.
Dalam kasus ini, SDT alias Aseng dan para tersangka lainnya diduga sejak 2017 tidak melakukan kegiatan pertambangan di wilayah IUP PT QSS, tetapi tetap menjual bauksit yang berasal dari luar wilayah izin dengan menggunakan dokumen PT QSS.
Penjualan bauksit tersebut berlangsung pada 2020 hingga 2024 dengan menggunakan dokumen persetujuan ekspor yang diduga diterbitkan tanpa proses verifikasi sebagaimana mestinya dan melibatkan kerja sama dengan penyelenggara negara. Selain itu, PT QSS disebut tidak memiliki smelter sebagai salah satu persyaratan perizinan ekspor.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP RI Nomor PE.03.03/SR/S-720/D6/02/2026 tertanggal 11 September 2026, perbuatan para tersangka dan pihak terkait diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.093.489.527.715,86 atau sekitar Rp4,09 triliun.(Red)
