Jakarta, restorasihukum.com – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan empat orang dan satu korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017 hingga 2020.
Penetapan tersangka dilakukan pada Jumat (25/9/2026) setelah penyidik memeriksa 116 saksi dan tiga ahli, menyita 143 dokumen serta barang bukti lainnya, melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, serta memperoleh hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP.
Satu tersangka korporasi yang ditetapkan adalah PT CNI. Sementara tersangka lainnya yakni BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM periode 2017-2018, NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019, dan MRI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017-2019. Satu tersangka lainnya belum hadir memenuhi panggilan penyidik.
Dalam perkara ini, PT CNI yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, diduga melakukan ekspor nikel pada 2017 hingga 2019 tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
PT CNI juga diduga meminta pihak Sucofindo menerbitkan dokumen uji kadar nikel yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk digunakan sebagai syarat ekspor.
Setelah dokumen tersebut terbit, PT CNI diduga meminta Kementerian ESDM menerbitkan rekomendasi izin ekspor meski belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai salah satu syarat.
Penyidik juga menduga terdapat manipulasi dalam proses persetujuan RKAB yang kemudian digunakan PT CNI sebagai dokumen persyaratan ekspor. Para penyelenggara negara yang membantu pengurusan dokumen tersebut diduga menerima sejumlah uang dari pihak PT CNI.
Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang berdasarkan penghitungan BPKP mencapai Rp401.653.737.469,69.
Para tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Terhadap BS dan MHI dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara NRH ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari sejak 25 September 2026. (Red)
