Jakarta, restorasihukum.com – Kejaksaan Negeri Mimika menerima pembayaran uang pengganti, denda, dan biaya perkara dari terpidana P.J.K dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021.
Pembayaran tersebut dilakukan pada 14 dan 15 September 2026 dengan total mencapai Rp26.368.644.220,73. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7560 K/Pid.Sus/2026 tanggal 15 Juli 2026.
Perkara tersebut bermula dari pembangunan sarana dan prasarana Aerosport dengan nilai kontrak Rp79,134 miliar. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Papua, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp31.302.298.720,73 berdasarkan penghitungan auditor.
Dalam perkara tersebut, Kejaksaan menetapkan lima tersangka pada Juni 2025, yakni D.R.M selaku PA, S selaku PPK, P.J.K selaku pelaksana pekerjaan, R.K selaku konsultan, dan A.J selaku tenaga ahli atau perencana nonkontraktual.
P.J.K selaku Direktur Utama PT Karya Mandiri Permai kemudian menjalani proses persidangan. Pengadilan Tipikor Jayapura pada 10 Desember 2025 menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun, denda Rp500 juta, serta uang pengganti Rp31,302 miliar. Putusan tersebut kemudian diperberat pada tingkat banding menjadi 10 tahun penjara dengan denda dan uang pengganti dalam jumlah yang sama.
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7560 K/Pid.Sus/2026 tetap menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp500 juta. Terpidana juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp31.302.298.720,73.
Sebelum pembayaran terakhir, Kejaksaan telah melakukan penyitaan dan pemblokiran aset dalam proses penyidikan senilai Rp5.433.657.000. Setelah dikurangkan dari kewajiban uang pengganti, sisa uang pengganti yang harus dibayarkan P.J.K mencapai Rp25.868.641.720,73.
Terpidana kemudian membayarkan sisa uang pengganti tersebut sebesar Rp25.868.641.720,73, ditambah denda Rp500 juta dan biaya perkara Rp2.500. Dengan demikian, total pembayaran yang telah diterima mencapai Rp26.368.644.220,73.
Seluruh pembayaran tersebut selanjutnya akan dieksekusi oleh Jaksa Eksekutor pada Kejari Mimika dengan menyetorkannya ke kas negara sebagai PNBP Kejaksaan RI.
Dengan pelunasan kewajiban uang pengganti, denda, dan biaya perkara tersebut, kewajiban finansial P.J.K telah dilaksanakan. Terpidana selanjutnya tinggal menjalani pidana badan berupa penjara selama 10 tahun. (Red)
