Kemendagri dan Kemenaker Matangkan Pedoman Penetapan Upah Minimum Tahun 2027

0
3

 

Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah, khususnya para gubernur, untuk mengawal ketat proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito menggarisbawahi krusialnya ruang dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja, serta asosiasi pengusaha guna merumuskan formula pengupahan yang adil dan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Guna memastikan kepatuhan di tingkat daerah, Kementerian Dalam Negeri disiagakan untuk menyusun surat edaran penjelas yang mengatur langkah teknis, pengawasan, hingga pemantauan berkala. Tito menargetkan seluruh rangkaian proses penetapan upah minimum di seluruh Indonesia dapat tuntas secara definitif sebelum memasuki bulan Desember. Langkah ini ditempuh guna menjaga stabilitas iklim ketenagakerjaan daerah sekaligus memberikan kepastian bagi keberlangsungan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memaparkan kerangka tenggat waktu penetapan, di mana Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan tuntas paling lambat 21 November 2026, yang disusul penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 25 November 2026.

Penetapan upah minimum sektoral untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing menyusul dalam jangka waktu lima hari setelahnya. Kemenaker turut menerbitkan surat edaran pendukung yang memuat data indikator makroekonomi dari Badan Pusat Statistik sebagai acuan baku bagi daerah dalam mengkalkulasi penyesuaian upah secara terukur. (RED)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here