Mendagri Tito Imbau Pemda Dukung Digitalisasi Perlinsos Demi Ketepatan Bansos

0
3

Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mendukung penuh percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos) guna memastikan penyaluran bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Imbauan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum 2027 dan Perlindungan Sosial di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026). Tito menekankan bahwa penguatan tata kelola bansos krusial untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan sasaran di lapangan, di mana warga berkehidupan mampu justru terdata menerima bantuan sementara masyarakat miskin belum terjangkau.

Program digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang mempermudah akses layanan publik secara digital. Dalam pelaksanaannya, sistem yang dikembangkan Kementerian Sosial di bawah koordinasi Dewan Ekonomi Nasional ini mengintegrasikan basis data kependudukan milik Ditjen Dukcapil Kemendagri—yang mencakup 98 persen data penduduk Indonesia—dengan memanfaatkan validasi biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata guna mengidentifikasi kelayakan sosial ekonomi penerima secara cepat dan akurat.

Mendagri menegaskan bahwa percepatan integrasi data digital ini tidak hanya menjadi instrumen pemerintah pusat, tetapi juga memberikan dampak langsung dalam membantu pemerintah daerah menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Dengan validasi data yang presisi, penyaluran bansos dapat berfungsi secara optimal sebagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai daerah. (RED)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here