Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal percepatan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan KPP DOB Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Wamendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh fasilitas pemerintahan di empat DOB Papua dapat beroperasi secara penuh pada tahun 2028. Ribka memberi perhatian khusus pada kepastian anggaran tahun 2027, terutama untuk menggenjot pembangunan KPP Papua Pegunungan serta penyelesaian Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan guna menunjang keberlangsungan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan terkait pemenuhan alokasi anggaran. Apabila kepastian anggaran telah didapat, pembangunan KPP Papua Pegunungan ditargetkan dapat dilelang lebih awal pada 2027 melalui skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract 2027–2028). Rapat evaluasi ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri PU Pantja Dharma Oetojo serta Kepala BPIW Kementerian PU Adenan Rasyid. (RED)














