Kudus, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus memberikan instruksi tegas kepada jajaran pemerintah daerah di Kabupaten Kudus. Saat meresmikan Deklarasi Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Pendopo Kabupaten Kudus pada Selasa (13/10/2026), ia mendesak agar program penanganan penyakit tersebut dijadikan prioritas utama dan wajib masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Wiyagus mengingatkan bahwa urusan kesehatan merupakan kewajiban dasar pemerintah yang tidak bisa ditawar. Ia menuntut agar skema eliminasi TBC tidak sekadar menjadi wacana, melainkan terintegrasi langsung ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga rencana strategis di setiap instansi terkait.
Guna mempercepat eksekusi di lapangan, Wamendagri menginstruksikan pembentukan tim Desa Siaga TBC, terutama di wilayah yang padat temuan kasus dan kontak erat. Ia menugaskan para camat sebagai motor penggerak untuk merangkul elemen Posyandu, tim penggerak PKK, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Strategi gotong royong lintas sektor yang sukses diterapkan saat menangani pandemi Covid-19, menurutnya, harus direplikasi secara masif untuk memberantas TBC.
“Datanya harus akurat. Setelah diobati kita beri penekanan lagi, dan jangan lupa kita harus disiplin dalam laporan,” ujar Wiyagus memberikan instruksi kepada aparatur kewilayahan yang hadir.
Tidak berhenti pada level desa, Wiyagus juga menyoroti pentingnya sinkronisasi sistemik antara dinas kesehatan dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sebagai pemegang kendali rumah sakit daerah, Pemda diwanti-wanti untuk meruntuhkan sekat ego sektoral agar pelayanan medis warga tidak tersendat oleh birokrasi yang kaku. Aturan di lapangan harus dibuat dinamis demi menjamin keselamatan pasien.
Agenda strategis di Kabupaten Kudus ini turut dikawal langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid. Hadir pula Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta ratusan aparatur kewilayahan setempat. (Red)
