Kendari,restorasihukum.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk terus meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik, saat memimpin Apel Pemantapan Pelaksanaan Peraturan Daerah di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis (28/8/2025).
Dalam sambutannya, Akmal menekankan pentingnya evaluasi internal atau self-assessment oleh masing-masing daerah terhadap regulasi yang telah diterbitkan. Langkah ini, kata dia, menjadi kunci untuk menjaga relevansi dan efektivitas kebijakan daerah.
“Pemerintah daerah perlu menginventarisasi produk hukumnya sesuai kewenangan masing-masing. Ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas regulasi,” ujar Akmal.
Sumber: restorasihukum.com
Indeks Kepatuhan Jadi Instrumen Pengawasan
Kemendagri, lanjutnya, secara konsisten melakukan pembinaan melalui penyusunan Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). IKD digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah menjalankan seluruh tahapan pembentukan Perda secara sesuai dan bertanggung jawab, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
“IKD menjadi tolok ukur tingkat kepatuhan daerah. Ini penting untuk memastikan setiap Perda disusun secara akuntabel,” jelasnya.
Dukungan untuk Program Nasional
Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional, Kemendagri juga menyiapkan sejumlah instrumen percepatan regulasi, seperti penyusunan template Peraturan Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
Tak hanya itu, percepatan penerbitan Perda mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi perhatian. Kebijakan ini mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Rakornas Produk Hukum Daerah Terbesar
Rakornas Produk Hukum Daerah 2025 dinilai sebagai penyelenggaraan terbesar sepanjang sejarah pelaksanaannya. Tingkat partisipasi Pemda yang tinggi menjadi catatan tersendiri bagi Kemendagri.
“Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tapi juga refleksi bersama untuk membangun regulasi daerah yang berkualitas. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut,” kata Akmal.
Di penghujung acara, Akmal menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta kabupaten/kota di wilayah tersebut atas penyelenggaraan Rakornas yang dinilai paling meriah dan partisipatif.
“Atas nama Bapak Mendagri, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemprov dan Pemda se-Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah
Dalam apel tersebut, Kemendagri juga memberikan penghargaan Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) dalam pembentukan Perda tahun 2024. Daerah yang meraih predikat “Sangat Tinggi” antara lain Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi daerah dalam membangun sistem hukum daerah yang tertib, taat asas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Red)
