Jakarta,restorasihukum.com — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memaparkan fokus rencana kerja Kemendagri tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (3/9/2025). Rapat berlangsung di Ruang Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pemaparannya, Tomsi menjelaskan bahwa total pagu anggaran Kemendagri tahun 2026 mencapai Rp7,8 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada tiga kategori utama, yakni: mendukung Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.
Sumber: restorasihukum.com
Fokus Program Prioritas Presiden
Program yang menjadi prioritas presiden antara lain:
- Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi
- Pengendalian inflasi
- Program Makan Bergizi Gratis
- Pembangunan 3 juta rumah
- Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih
- Sekolah Rakyat
- Swasembada dan lumbung pangan
- Pemeriksaan kesehatan gratis
- Penanganan sampah
- Fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi
Program Prioritas Nasional
Sementara itu, dukungan terhadap program nasional meliputi:
- Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
- Tata kelola partai politik
- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibumlinmas)
- Pembinaan APBD dan BUMD
- Penataan kelembagaan PKK dan Posyandu
Tomsi juga menyampaikan rencana belanja wajib yang tidak dapat ditunda, seperti penyediaan bahan makanan bagi praja IPDN, proses seleksi penerimaan calon praja, seleksi anggota penyelenggara Pemilu, serta belanja pegawai dan operasional kantor.
Target Beasiswa untuk Lulusan IPDN
Dalam kesempatan itu, Tomsi mengungkapkan bahwa IPDN menargetkan 100 lulusannya setiap tahun dapat meraih beasiswa luar negeri melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas lulusan IPDN,” jelasnya.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi para Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Aria Bima, Zulfikar Arse Sadikin, Bahtra, dan Dede Yusuf. Turut hadir dalam rapat antara lain Sekjen BNPP Makhruzi Rahman, Sekjen ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, serta Sekretaris DKPP David Yama.(Red)
