Cirebon,restoraishukum.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan dalam acara Malam Penganugerahan dan Penghargaan Pembangunan Inklusif Disabilitas Tahun 2025 di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Rabu (3/9/2025).
Bima mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berkolaborasi dengan Komunitas Temu Inklusi dalam menyelenggarakan penghargaan tersebut. Ia menilai inisiatif ini sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip pembangunan berkeadilan.
Sumber: restorasihukum.com
“Apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari amanat konstitusi dan panggilan nurani kita semua. No one left behind, siapa pun itu,” tegas Bima.
Ia juga menyoroti format kegiatan yang digelar secara sederhana namun substansial, dengan melibatkan masyarakat desa dan pelaku UMKM. Menurutnya, kegiatan semacam ini bisa menjadi contoh pelaksanaan program pemerintah yang efisien namun berdampak nyata.
“Kalau saja semua kegiatan pemerintah seperti ini — tidak di hotel, tapi di desa, melibatkan UMKM, dan tinggal di rumah warga — itu luar biasa,” ujarnya.
Bima menyebut sejumlah daerah lain yang telah menerapkan pendekatan serupa. Di antaranya, Yogyakarta yang melibatkan penyandang disabilitas dalam forum Musrenbang, Jawa Tengah dengan unit layanan ketenagakerjaan disabilitas, dan Makassar yang mengatur aksesibilitas trotoar dalam regulasi daerah.
Menurutnya, pembangunan inklusif bukan sekadar program pemerintah, melainkan bagian dari gerakan sosial yang harus melibatkan semua elemen masyarakat.
“Apa yang kita lakukan ini bukan seremoni, melainkan gerakan bersama. Bukan hanya pemerintah, semua pihak terlibat di sini,” tambahnya.
Ia berharap inklusi disabilitas bisa diintegrasikan secara resmi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RPJMD hingga APBD.
“Mari kita jadikan rencana aksi daerah disabilitas sebagai dokumen resmi yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan,” pungkas Bima.(Red)
