Jakarta, restorasihukum.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (25/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Bima menjelaskan dukungan Kemendagri terhadap sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemendagri bersama Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, Kemendagri konsisten mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dengan fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, seperti camat, kepala desa, dan lurah. Satgas Kemendagri juga dibentuk untuk mendata lahan pemerintah yang bisa digunakan mendukung pembangunan Kopdeskel.
Sumber: restorasihukum.com
“Satgas dari Kemendagri fokus pada pendataan lahan milik desa, kabupaten, kementerian/lembaga, maupun BUMN yang dapat diproses untuk pembangunan Kopdes,” jelas Bima.
Kemendagri juga mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis, penanganan tuberkulosis, serta program Tiga Juta Rumah dengan mempermudah akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembebasan BPHTB dan retribusi PBG. Dukungan juga diberikan pada Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, mulai dari penyediaan lahan hingga tenaga pengajar.
Selain itu, Kemendagri menyoroti upaya swasembada pangan melalui pengawasan irigasi, tata kelola pupuk, pencegahan alih fungsi lahan, serta penanganan sampah melalui kolaborasi dengan mitra, termasuk model waste to energy.
Dalam forum tersebut, Bima turut memaparkan program kerja Kemendagri lainnya, seperti pengendalian inflasi, penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), fasilitasi kebijakan daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, serta sejumlah Wamendagri dan pejabat terkait lainnya.(Red)
