Jakarta, restorasihukum.com – Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat komitmen perwujudan keterbukaan informasi publik melalui penguatan regulasi peningkatan kualitas pelayanan dan optimalisasi kanal digital. Langkah strategis tersebut dieksekusi guna mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel baik di tingkat instansi pusat maupun pemerintah daerah.
Komitmen tersebut dipaparkan secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat menghadiri agenda Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran Jakarta Selasa (10/11/2026). Bima menjelaskan bahwa transparansi informasi memiliki peran krusial dalam memperkuat pilar demokrasi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong sinergi kolaborasi lintas sektoral.
Sebagai wujud langkah konkret Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 yang memperluas cakupan pengaturan keterbukaan informasi hingga entitas pemerintah desa. Kebijakan progresif ini berbanding lurus dengan capaian institusi yang berhasil mempertahankan predikat informatif selama enam tahun berturut-turut diiringi rekam jejak penyelesaian permohonan informasi publik secara paripurna.
Guna memastikan efektivitas komunikasi publik otoritas pemerintahan tersebut turut mengoptimalkan aset digital melalui ragam platform media sosial sekaligus memaksimalkan pemantauan media untuk memetakan sentimen masyarakat. Upaya proaktif ini terus diakselerasi hingga ke tingkat kabupaten kota melalui skema bimbingan teknis serta evaluasi berkala terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi demi memastikan seluruh rumusan kebijakan tersampaikan secara komprehensif. (RED)
