Jakarta, restorasihukum.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk secara rutin memantau harga pangan di pasar. Hal ini penting untuk mengendalikan harga yang berpotensi memengaruhi tingkat inflasi.
Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri pada April 2025, Tomsi mengungkapkan bahwa dari seluruh kabupaten/kota, hanya 44 daerah yang melakukan inspeksi mendalam ke pasar. Pemda diminta lebih aktif dalam pengendalian harga pangan dan dapat memberikan klarifikasi jika daerah mereka belum terdata.
“Sebanyak 44 kabupaten/kota yang sudah turun langsung ke pasar untuk memeriksa harga,” jelas Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (28/4/2025).
Selain itu, Tomsi menyebutkan bahwa hanya 10 kabupaten/kota yang sudah berkoordinasi dengan daerah penghasil pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan. “Sebagian besar baru sekadar mengadakan rapat, namun tindak lanjutnya masih kurang,” ujarnya.
Gerakan menanam untuk mengatasi permasalahan pangan baru dilakukan oleh 30 kabupaten/kota. Meskipun baru sebatas pencanangan, langkah ini menunjukkan niat daerah untuk mengatasi persoalan harga pangan dan mengurangi beban masyarakat.
Tomsi menekankan pentingnya upaya Pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pengendalian harga. Ia menunjukkan bahwa banyak daerah yang belum optimal dalam hal ini dan berharap kepala daerah yang baru dapat bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan tersebut.
“Langkah-langkahnya harus terus kita pantau dan tunggu,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Tomsi juga berdialog dengan Pemda terkait harga pangan yang masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyarankan beberapa langkah, antara lain rutin turun ke pasar dan berkolaborasi dengan daerah penghasil pangan.
Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber, seperti Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. Forum ini juga diikuti secara virtual oleh perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Bulog, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI, serta jajaran Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pejabat terkait lainnya. (Red)
