Bangkalan, restorasihukum.com – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Sunarto, menyampaikan kuliah umum bertema “Reformasi Peradilan dan Masa Depan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Harapan” di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur, Senin (20/10). Dalam paparannya, Prof. Sunarto menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam profesi kehakiman.
Menurutnya, integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi merupakan elemen strategis dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
“Mahkamah Agung telah mengupayakan fasilitas untuk menghadapi tantangan tersebut dengan mengoptimalkan teknologi e-Berpadu dan e-Court. Mahkamah Agung juga telah berinisiatif meningkatkan pelayanan berbasis elektronik dalam tataran peradilan kasasi, seperti pemberlakuan Perma 6 Tahun 2022 mengenai persidangan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik,” ujar Prof. Sunarto.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Rektor UTM Prof. Safi’, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Puji Harian, serta para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama se-Madura. Diskusi kuliah umum juga menyoroti bahwa integritas aparat peradilan harus dibangun sejak dini melalui budaya kedisiplinan.
“Sebagus-bagusnya fasilitas peradilan tidak akan dapat optimal tanpa integritas aparatur peradilan itu sendiri,” tegas Prof. Sunarto
Lebih lanjut, Ketua MA menegaskan bahwa Mahkamah Agung mengusung kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan praktik transaksional dalam pelayanan peradilan. Ia menilai, praktik tersebut berpotensi besar mencoreng marwah keadilan dan harus ditindak secara serius.
“Dalam konteks ini saya teringat pada petuah yang pernah disampaikan oleh guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Profesor J.E. Sahetapy. Beliau mengatakan bahwa ikan busuk akan dimulai dari kepalanya. Artinya, kualitas sebuah organisasi sangat bergantung kepada kepemimpinan yang ada di pucuknya. Jika kepemimpinan satu-satuan kerja sudah baik, maka akan lebih mudah untuk melakukan perbaikan atau memperbaiki aparatur yang ada di bawahnya,” ucap Prof. Sunarto.
Kuliah umum diakhiri dengan penegasan bahwa menjadi seorang hakim bukan semata soal kemampuan hukum, tetapi tentang menjaga nilai-nilai luhur yang menopang kepercayaan publik terhadap peradilan.
Ketua MA menutup pertemuan tersebut dengan pesan mendalam: “Menjadi hakim berarti menjadi penjaga integritas peradilan.”(Red)
