Malang, restorasihukum.com – Terkait adanya tiga anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngembal, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, yang mengundurkan diri karena diintimidasi oleh perangkat desa ketika melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan saat ini sudah dilakukan klarifikasi oleh Panitia Pengawas Kabupaten Malang.
Dimana bentuk intimidasi tersebut, ketiga anggota PPS diminta untuk mengesahkan dukungan yang tidak sah. Berdasarkan verifikasi faktual, dukungan terhadap calon perseorangan Nurcholish – Moch Mufid yang sah hanya 30 persen, namun oleh perangkat desa tersebut, PPS bersangkutan disuruh mengubah menjadi dukungan sah sebanyak 70 persen dan tidak sah 30 persen.
Karena tekanan itulah, mereka merasa tidak bisa bekerja maksimal dan proses verifikasi faktual calon perseorangan menjadi terhambat dan akhirnya mengundurkan diri.
Untuk diketahui tahapan verifikasi faktual dukungan bagi calon perseorangan tersebut itu sendiri saat ini sudah di tingkat kecamatan (PPK).
Diketahui tiga anggota PPS yang mundur itu adalah Abdulloh Munib, Ahmad Syaifuddin dan Umi Suaibah. Ketiganya mengundurkan diri karena merasa ditekan (diintimidasi) oleh perangkat desa ketika melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.
Sementara terkait klarifikasi tersebut, anggota Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Malang George da Silva, bahwa, “Kemarin (Jumat, 10/7) kami juga sudah melakukan klarifikasi terhadap Ketua Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Wajak, Abd Razzag Qodir, dan selanjutnya klarifikasi terhadap tiga orang kepala desa di Kecamatan Wajak”.
Karena akan diumumkan bersama dengan status mereka, maka hasil klarifikasi tersebut tidak diumumkan terlebih dahulu. Sementara seperti diketahui tiga anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngembal yang mengundurkan diri sudah dilakukan klarifikasi.
“Hasil kajian atau verifikasi itu akan diumumkan bersamaan dengan statusnya, apakah bukan tindakan pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilihan atau sengkela pemilihan kepala daerah (Pilkada),” paparnya.
George menyebutkan tiga orang kepala desa yang akan diklarifikasi tersebut adalah Kepala Desa Ngembal Basori, Kepala Desa Blayu Fahkul Arif dan Kepala Desa Kidangbang Daman Tri Wahyudi. Bahkan, Camat Wajak Firmando H Matondang sudah diklarifikasi atau setelah ketiga anggota PPS yang mundur tersebut. (mnf)
