Sumenep, restorasihukum.com – Terkat biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan memenuhi kebutuhan yang diproyeksikan Komisi Pemilihan Umum sekitar Rp43 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto di Sumenep, Rabu, mengatakan hal itu akan dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dan tentunya bertahap.
” sebelumnya pihaknya memang beberapa kali menggelar rapat koordinasi dengan komisioner KPU Sumenep untuk membahas estimasi biaya pilkada, dan dalam pembahasan tersebut, KPU Sumenep akhirnya mengusulkan dana pilkada sekitar Rp43 miliar beserta rinciannya. Secara internal, kami melakukan kajian atas usulan KPU tersebut,” ujarnya.
Dana sekitar Rp43 miliar itu nantinya merupakan biaya pelaksanaan pilkada secara keseluruhan, yakni diperuntukkan bagi KPU (penyelenggaraan pilkada), panitia pengawas pemilu (pengawasan pilkada), dan polisi (pengamanan pilkada).
Soetarto menjelaskan, “Untuk sementara, dana yang sudah kami siapkan untuk biaya pilkada sebesar Rp25 miliar. Dana tersebut dikumpulkan sejak APBD 2011 hingga APBD 2015 atau setiap tahunnya dialokasikan masing-masing Rp5 miliar,” ucapnya.
Soetarto juga menambahkan bahwa pihaknya akan menambah dana untuk biaya pilkada sebesar Rp5 miliar melalui pembahasan APBD Perubahan 2015.
“Sekali lagi, kami akan memenuhi kebutuhan biaya pilkada demi suksesnya pilkada. Masih ada kekurangan. Namun, tentunya tidak bisa dilakukan dengan serta merta. Semuanya butuh prosedur dan tahapan,” katanya, menerangkan.
Sementara KPU Sumenep hingga sekarang masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari KPU RI tentang tahapan pilkada setempat.
sementara itu, diketahui masa jabatan A Busyro Karim-Soengkono Sidik sebagai Bupati-Wakil Bupati Sumenep periode 2010-2015 yang merupakan hasil pilkada langsung setempat pada 2010, akan berakhir pada Oktober 2015.
Sejumlah nama yang disebut-sebut akan maju sebagai kandidat Pilkada Sumenep, saat ini di antaranya A Busyro Karim, Soengkono Sidik, dan Zainal Abidin (mantan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur), mulai memperlihatkan gerakannya, di antaranya dengan melakukan komunikasi dengan pengurus sejumlah parpol setempat.(Msw)
