Jakarta, restorasihukum.com – Gelombang kritik terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) RI terus menguat. Lembaga yang dibentuk untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu kini menjadi sorotan tajam publik akibat berbagai persoalan yang dinilai mencerminkan lemahnya kepemimpinan, buruknya tata kelola, hingga dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan di tingkat elit pimpinan.
Sejumlah pihak menilai para pimpinan puncak BGN tidak mampu menjalankan mandat strategis negara secara profesional. Bahkan, muncul tudingan bahwa lembaga tersebut sarat kepentingan kelompok tertentu dan berpotensi dijadikan ladang bisnis oleh oknum internalnya sendiri.
Sorotan publik tidak hanya tertuju kepada Kepala BGN Dadang Hindayana dan Wakil Kepala Sonny Sanjaya yang sebelumnya telah didesak mundur oleh berbagai kalangan, tetapi juga mengarah kepada Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang. Kinerja Nanik dinilai jauh dari ekspektasi masyarakat, terutama dalam aspek kompetensi teknokratis, manajemen krisis, serta komunikasi publik.
Beberapa laporan media menyebut program MBG menghadapi beragam persoalan serius, mulai dari kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, lemahnya standar higienitas di Satuan Pelayanan Pengumpul Gizi (SPPG), hingga dugaan korupsi bernilai ratusan miliar rupiah yang menyeret nama petinggi BGN.
Dalam situasi tersebut, publik menilai kepemimpinan BGN gagal menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan manajemen modern. Gaya komunikasi yang dianggap defensif dan konfrontatif dinilai semakin memperburuk citra lembaga. Kritik dari media maupun pakar gizi kerap direspons secara emosional, bukan melalui pendekatan data dan kebijakan yang terukur.
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, meminta Presiden RI Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan BGN.
“Program sebesar MBG tidak boleh dikorbankan oleh kepemimpinan yang lemah dan tidak kompeten. Sudah sangat mendesak dilakukan pergantian pimpinan puncak BGN dengan figur profesional yang memiliki latar belakang gizi publik, kesehatan masyarakat, dan manajemen logistik nasional,” ujar Wilson Lalengke, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, keberhasilan program MBG menyangkut masa depan generasi bangsa sehingga Presiden harus berani mengambil langkah tegas demi menyelamatkan kredibilitas program tersebut.
Wilson juga menyinggung sejumlah polemik yang sebelumnya mencuat ke publik, termasuk kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa, kontroversi pengadaan sepeda motor, kaus kaki, hingga laptop yang sempat menuai kritik luas dari masyarakat.
“Perubahan sistem kerja dan aturan yang terus berganti menunjukkan tidak adanya perencanaan matang sejak awal. Ini menjadi alarm serius bagi pemerintah,” tegasnya.
Kritik terhadap kepemimpinan BGN juga dinilai relevan jika ditinjau dari perspektif filsafat politik. Filsuf Yunani Kuno, Plato, dalam karyanya The Republic, menegaskan bahwa pemimpin ideal harus memiliki kebijaksanaan dan kapasitas intelektual, bukan sekadar ambisi kekuasaan. Kepemimpinan yang tidak berbasis pengetahuan, menurut Plato, akan membawa negara menuju kekacauan.
Sementara itu, filsuf Inggris John Stuart Mill menekankan pentingnya kritik publik sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Respons yang defensif terhadap kritik dinilai berpotensi melemahkan semangat demokrasi dan akuntabilitas publik.
Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila juga menjadi parameter moral terhadap tata kelola lembaga negara. Sila kedua menuntut hadirnya kebijakan yang menjamin hak anak memperoleh makanan sehat dan aman, sedangkan sila kelima menegaskan pentingnya keadilan sosial, transparansi, serta pengelolaan anggaran negara yang bebas dari praktik korupsi.
Sorotan terhadap BGN memperlihatkan tingginya harapan masyarakat agar lembaga tersebut dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis ilmu pengetahuan. Desakan evaluasi terhadap jajaran pimpinan BGN kini menjadi ujian serius bagi pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.(Red)
