Jembrana,restorasihukum.com – Sidang lanjutan perkara pidana atas jurnalis I Putu Suardana dari Media CMN kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Negara, Selasa (19/8/2025). Sidang dengan nomor perkara 70/Pid.Sus/2025/PN.Nga itu memasuki agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan oleh tim kuasa hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Regy Trihardianto, SH., MH., tim kuasa hukum menilai dakwaan JPU cacat formil dan substansial. Mereka meminta majelis hakim menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.
Dakwaan Dinilai Cacat Hukum
Kuasa hukum terdakwa yang terdiri dari I Putu Wirata, SH., MH., I Made Bandem Dananjaya, SH., MH., I Wayan Sukayasa, ST., SH., M.I.Kom., dan I Ketut Artana, SH., MH. menyebut dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap.
“Dakwaan seharusnya berada dalam ranah hukum pers, bukan dijerat melalui Undang-Undang ITE. Ini bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegas I Putu Wirata dalam persidangan.
Kuasa hukum juga menyebut dakwaan tidak mencantumkan fakta penting yang justru menguatkan isi pemberitaan terdakwa, khususnya terkait dugaan pelanggaran tata ruang dalam pembangunan SPBU di Jembrana. Disebutkan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida telah menerbitkan surat teguran kepada pengelola SPBU terkait pelanggaran sempadan Sungai Ijogading.
Terdakwa Disebut Wartawan Profesional
Tim pembela menegaskan bahwa I Putu Suardana merupakan wartawan bersertifikat dengan kartu pers resmi dan bekerja di perusahaan pers yang terdaftar. Dalam pemberitaan yang dipermasalahkan, Suardana disebut telah menjalankan tugas sesuai Kode Etik Jurnalistik, termasuk memberikan hak jawab kepada pelapor sebanyak dua kali melalui surat resmi.
Namun, menurut kuasa hukum, hak jawab tersebut tidak dimanfaatkan oleh pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pers.
UU ITE Dinilai Tidak Tepat Diterapkan
Dalam eksepsi, tim kuasa hukum menilai penerapan pasal-pasal dalam UU ITE keliru, karena kasus yang melibatkan karya jurnalistik semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers.
“Ini lex specialis, tidak bisa dipaksakan menggunakan hukum pidana umum,” tegas Wirata. Ia juga merujuk pada MoU antara Dewan Pers dan Polri tahun 2022 serta SE Kapolri 2021 yang menekankan penyelesaian perkara pers melalui jalur Dewan Pers.
Legal Standing Pelapor Dipersoalkan
Selain mempersoalkan substansi dakwaan, kuasa hukum juga mempertanyakan legal standing pelapor, Dewi Supriani alias Anik Yahya, yang disebut hanya menjabat sebagai komisaris di perusahaan pengelola SPBU. Dalam UU Perseroan Terbatas, yang berwenang mewakili perusahaan secara hukum adalah direksi.
Permintaan Kuasa Hukum
Berdasarkan argumentasi tersebut, kuasa hukum meminta majelis hakim menyatakan PN Negara tidak berwenang mengadili perkara ini, menyatakan dakwaan batal demi hukum, dan membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan.
“Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya,” ujar tim kuasa hukum menutup eksepsinya.
Majelis Hakim: Tak Ada Gratifikasi
Menanggapi jalannya persidangan, Ketua Majelis Hakim Regy Trihardianto menegaskan bahwa tidak ada unsur gratifikasi dalam penanganan perkara ini.
“Jika ada pihak yang mengetahui adanya gratifikasi, mohon segera dilaporkan,” katanya di akhir sidang.
Persidangan akan dilanjutkan pada Kamis, 28 Agustus 2025, dengan agenda pembacaan putusan sela terkait eksepsi yang diajukan tim pembela. (Red)
